Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Pengendali Mutu Program Sekolah

Keberhasilan pelaksanaan berbagai program sekolah selama ini pada dasarnya patut diapresiasi. Banyak satuan pendidikan mampu menunjukkan capaian positif melalui peningkatan prestasi peserta didik, penguatan budaya sekolah, serta inovasi pembelajaran yang semakin relevan dengan tuntutan zaman. Program-program pengembangan karakter, peningkatan kompetensi guru, hingga kegiatan ekstrakurikuler berjalan relatif baik dan memberi dampak nyata bagi kehidupan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan program telah disusun dengan cukup matang dan sumber daya sekolah mampu digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, di balik capaian tersebut masih terdapat sejumlah hambatan yang berulang kali muncul dan berpotensi mengganggu keberlanjutan program. Hambatan itu bukan semata-mata terletak pada aspek teknis pelaksanaan, melainkan lebih pada lemahnya fungsi kontroling, komunikasi, dan koordinasi. Dalam banyak kasus, kegiatan yang pada awalnya dirancang dengan baik justru mengalami penyimpangan kecil yang tidak segera terdeteksi. Penyimpangan tersebut kemudian berkembang menjadi masalah yang lebih besar karena tidak adanya pemantauan rutin dan komunikasi terbuka antar pelaksana program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya bergantung pada perencanaan dan semangat pelaksana, tetapi sangat ditentukan oleh bagaimana proses pengendalian dilakukan secara konsisten.

Di sinilah pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai pengarah sekaligus pengendali. Kepala sekolah bukan hanya simbol otoritas formal, melainkan figur sentral yang memastikan seluruh program berjalan sesuai arah dan tujuan. Kepemimpinan yang efektif menuntut kehadiran aktif kepala sekolah dalam setiap tahapan manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tanpa keterlibatan tersebut, program sekolah berisiko berjalan secara sporadis dan kehilangan kesinambungan.

Secara teoretis, fungsi pengawasan telah lama menjadi perhatian dalam kajian manajemen klasik. G.R. Terry menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan upaya sistematis untuk membandingkan antara standar yang direncanakan dengan realitas pelaksanaan, kemudian melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dalam konteks sekolah, prinsip ini sangat relevan karena setiap program pendidikan menyangkut banyak pihak dan berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat.

Contoh konkret sering dijumpai ketika seorang ketua kegiatan atau penanggung jawab program tidak melakukan pemantauan rutin. Pada awalnya, masalah yang muncul mungkin tampak sepele, seperti keterlambatan laporan atau ketidaksesuaian jadwal. Namun karena tidak ada kontrol yang berkelanjutan, masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya menghambat keseluruhan program. Situasi ini memperlihatkan bahwa kelemahan bukan terletak pada kemampuan individu, melainkan pada sistem pengawasan yang tidak berjalan efektif.

Pandangan Sergiovanni memperkuat argumen ini dengan menekankan bahwa kepemimpinan pendidikan harus memadukan arahan moral dan teknis. Kepala sekolah tidak hanya bertugas memastikan prosedur dipatuhi, tetapi juga menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab moral warga sekolah terhadap setiap program. Kepemimpinan yang demikian akan menciptakan iklim kerja yang kondusif, di mana setiap individu merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memegang peran krusial dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan program sekolah.

Peran strategis kepala sekolah tersebut juga ditegaskan dalam berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sumber daya, penjaminan mutu, serta pencapaian tujuan pendidikan nasional. Artinya, kepala sekolah tidak dapat melepaskan diri dari fungsi pengendalian terhadap setiap program yang dijalankan.

Lebih lanjut, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 secara eksplisit mengatur beban kerja kepala sekolah yang meliputi fungsi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Fungsi manajerial menuntut kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi seluruh kegiatan sekolah. Fungsi supervisi menekankan peran kepala sekolah dalam membina dan meningkatkan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan. Sementara itu, fungsi kewirausahaan mengarahkan kepala sekolah untuk menciptakan inovasi dan kemandirian sekolah. Keseluruhan fungsi ini tidak akan berjalan optimal tanpa kontroling yang terintegrasi.

Dalam perspektif administrasi pendidikan, Mulyasa menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik akan kehilangan makna jika tidak diikuti pelaksanaan yang terarah, pengawasan yang konsisten, dan evaluasi yang objektif. Dalam kerangka manajemen modern, kepala sekolah dipandang sebagai manajer utama yang bertanggung jawab mengorkestrasi seluruh proses tersebut agar berjalan selaras dan berkelanjutan.

Fungsi kontroling sendiri memiliki posisi yang sangat strategis dalam siklus manajemen sekolah. Menurut Terry, kontroling mencakup tiga langkah utama, yaitu penilaian kinerja, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Dalam praktiknya, kontroling memungkinkan kepala sekolah untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil langkah perbaikan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi kegagalan program. Tanpa pengawasan yang sistematis, penyimpangan kecil cenderung diabaikan hingga akhirnya berdampak besar terhadap mutu pendidikan.

Risiko terbesar dari pengawasan yang lemah adalah terjadinya kegagalan program yang sebenarnya dapat dicegah. Program yang tidak dikontrol dengan baik berpotensi menyimpang dari tujuan awal, menghabiskan sumber daya tanpa hasil optimal, bahkan menurunkan kepercayaan warga sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu hadir dalam setiap siklus manajemen, bukan hanya pada tahap akhir kegiatan atau saat evaluasi formal dilakukan. Kehadiran ini bukan dalam arti fisik semata, tetapi juga keterlibatan aktif dalam memantau progres, memberi umpan balik, dan mengambil keputusan strategis.

Selain kontroling, komunikasi dan koordinasi merupakan dua pilar penting yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan efektif. Mintzberg menyebut peran pemimpin sebagai liaison, yaitu penghubung antar individu dan kelompok dalam organisasi. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah berfungsi sebagai penghubung antara guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui komunikasi yang terbuka dan efektif, informasi dapat mengalir dengan lancar dan masalah dapat ditangani secara cepat.

Sebaliknya, komunikasi yang tertutup dan tidak terstruktur sering kali menyebabkan masalah kecil tidak terlaporkan. Guru atau staf enggan menyampaikan kendala karena khawatir dianggap tidak kompeten atau takut mendapat sanksi. Akibatnya, kepala sekolah kehilangan informasi penting yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Koordinasi yang lemah juga berdampak pada tumpang tindih tugas dan ketidakjelasan alur kerja, sehingga efektivitas organisasi sekolah menurun.

Evaluasi kondisi internal di banyak sekolah menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul umumnya bukan disebabkan oleh rendahnya kompetensi guru atau tenaga kependidikan. Sebaliknya, masalah lebih sering bersumber dari sistem monitoring yang tidak jelas dan budaya pelaporan yang lemah. Ketika prosedur kerja tidak dirumuskan secara rinci dan tidak dipatuhi secara konsisten, setiap individu cenderung bekerja berdasarkan interpretasi masing-masing. Mulyasa menekankan bahwa organisasi pendidikan memerlukan prosedur kerja yang jelas, terarah, dan dipatuhi bersama agar tujuan dapat tercapai secara efektif.

Dari evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah perlu memperkuat budaya komunikasi dan pengawasan. Budaya ini tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui keteladanan pemimpin dan penerapan sistem yang konsisten. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan kolaborasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan. Salah satunya adalah penerapan sistem monitoring terjadwal dengan format laporan progres yang seragam. Dengan adanya jadwal dan format yang jelas, setiap penanggung jawab program memahami kewajiban pelaporannya dan kepala sekolah dapat memantau perkembangan secara objektif. Penetapan indikator keberhasilan yang terukur juga penting agar capaian program dapat dievaluasi secara konkret, bukan sekadar berdasarkan persepsi.

Pengembangan saluran komunikasi yang efektif menjadi langkah berikutnya. Briefing mingguan, forum koordinasi lintas tim, atau pertemuan reflektif dapat menjadi sarana untuk berbagi informasi dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Selain itu, kepala sekolah perlu membangun iklim kerja yang aman, di mana warga sekolah merasa nyaman melaporkan kendala tanpa rasa takut. Sergiovanni menegaskan bahwa iklim kepercayaan merupakan fondasi kepemimpinan pendidikan yang efektif.

Supervisi akademik dan manajerial juga perlu dilakukan secara terstruktur maupun insidental. Supervisi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengembangan profesional. Melalui supervisi yang konstruktif, kepala sekolah dapat membantu guru dan staf meningkatkan kinerja sekaligus memastikan bahwa program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, keberhasilan program sekolah sangat bergantung pada kekuatan pengawasan, komunikasi, dan koordinasi. Kepala sekolah dituntut untuk hadir, mendampingi, dan memandu setiap proses dengan penuh tanggung jawab. Dengan kontroling yang konsisten dan budaya komunikasi yang sehat, sekolah memiliki peluang besar untuk berkembang secara lebih efektif, berkualitas, dan berkesinambungan. Kepemimpinan yang demikian tidak hanya menjamin tercapainya tujuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kokoh bagi masa depan pendidikan.

Penulis : Dwi Riyani Darma Setianingsih, S.Pd., M.Pd, Kepala SMPN 1 Karanglewas Kabupaten Banyumas