Abstrak
Pendidikan nasional Indonesia mengalami evolusi struktural yang dinamis sejak era Orde Baru hingga era Indonesia saat ini (2026). Artikel ini membedah lintasan historis kebijakan pendidikan Indonesia, dimulai dari program perluasan akses masif melalui SD Inpres di bawah payung Trilogi Pembangunan, analisis dampak ekonomi berbasis metodologi peraih Nobel Esther Duflo, hingga konsekuensi transisi otonomi daerah pasca-1998. Artikel ini ditutup dengan analisis komparatif perkembangan kurikulum yang bertransisi dari orientasi kuantitas kaku menuju pendekatan mutu berbasis metode Deep Learning.
Pada awal masa Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional dipandu oleh Trilogi Pembangunan, yang mengintegrasikan tiga pilar utama: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan melalui Delapan Jalur Pemerataan.
Sebagai implementasi riil dari pilar pemerataan, pemerintah meluncurkan program SD Inpres (Instruksi Presiden) melalui Inpres No. 10 Tahun 1973. Kebijakan ini didanai oleh dana bonanza minyak bumi dan bertujuan memperluas akses pendidikan dasar secara masif:
Pembangunan fisik yang luar biasa ini diimbangi dengan penyiapan tenaga pengajar secara kilat. Pemerintah merekrut dan menyiapkan 900.000 hingga lebih dari 1.000.000 guru yang bersumber dari lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) serta program didik darurat. Untuk menarik minat guru ke daerah pelosok, Orde Baru merancang skema insentif berupa pembangunan rumah dinas guru tepat di samping sekolah, jaminan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ikatan dinas. Pada periode ini, proses belajar-mengajar berpatokan pada Kurikulum 1975 dengan fokus literasi, numerasi dasar, dan penanaman ideologi negara lewat Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
Dampak ekonomi dari penyediaan infrastruktur masif ini menarik perhatian dunia akademis internasional. Ekonom asal MIT, Esther Duflo, mempublikasikan riset legendaris pada tahun 2001 yang menjadi salah satu pilar utama yang mengantarkannya meraih Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2019.
Duflo mengevaluasi program SD Inpres sebagai sebuah “eksperimen alami” (natural experiment) terbesar di dunia. Risetnya menggunakan data mikro Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995—sebuah momen emas (sweet spot) karena anak-anak yang terpapar program tahun 1973 telah mencapai usia kerja matang (23–27 tahun) sebelum pasar tenaga kerja terdistorsi oleh Krisis Moneter 1997.
Melalui metodologi statistik Difference-in-Differences (DiD), Duflo mengawinkan data makro alokasi sekolah per kabupaten dengan data mikro individu (upah dan lama sekolah). Ia membandingkan kelompok eksperimen (anak usia 2–6 tahun pada 1974) dan kelompok kontrol (anak usia 12–17 tahun pada 1974) di wilayah dengan intensitas pembangunan sekolah yang berbeda. Hasil penelitiannya secara ilmiah membuktikan hubungan kausalitas yang kuat:
Meskipun demikian, studi Duflo memiliki keterbatasan yang dikritik oleh ekonom lain, seperti pengabaian sampel perempuan demi menghindari bias angkatan kerja, tidak mengukur penurunan mutu pengajaran akibat rekrutmen guru instan, serta mengabaikan efek kejenuhan pasar tenaga kerja (general equilibrium).
Setelah kejatuhan Orde Baru, Indonesia memasuki babak desentralisasi lewat UU Otonomi Daerah Tahun 1999. Kebijakan ini mengalihkan wewenang pengelolaan sekolah dasar dan menengah dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota. Transisi struktural yang gagap ini, dikombinasikan dengan warisan rekrutmen massal Orba, memicu penurunan kualitas mutu pendidikan nasional yang kemudian tecermin dari rendahnya skor PISA (Progamme for International Student Assessment) Indonesia.
Faktor utama penurunan mutu pasca-reformasi meliputi:
Kegagalan penerapan ini sebelumnya sempat terpotret pada Kurikulum CBSA 1984 di era Orba. Konsep Cara Belajar Siswa Aktif yang teorinya sangat progresif berujung menjadi anekdot “Catat Buku Sampai Abis” di lapangan. Hal tersebut terjadi karena guru tidak siap memfasilitasi diskusi, minimnya alat peraga, dan sistem evaluasi akhir (Ebtanas) yang kontradiktif karena tetap menguji hafalan kaku.
Menghadapi krisis pembelajaran (learning crisis) historis tersebut, Indonesia menerapkan paradigma baru. Melalui regulasi terkini (Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024), Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada perombakan kurikulum baru, melainkan penguatan secara substansial melalui metode mengajar Deep Learning (Pembelajaran Mendalam). Berbeda dengan era Orba yang fokus pada kuantitas fisik dan era reformasi awal yang terjebak pada beban materi padat, Deep Learning berfokus penuh pada kualitas hasil melalui skema 3M:
Sebagai langkah tindak lanjut yang berkesinambungan bagi anak-anak Indonesia hingga ke perguruan tinggi, skema ini ditopang oleh jaring pengaman finansial seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pendidikan dasar-menengah dan KIP-Kuliah untuk jenjang universitas. Integrasi ini diperkuat dengan pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang mencakup jalur afirmasi seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta persiapan mata pelajaran masa depan seperti Coding dan Artificial Intelligence (AI) untuk menjawab tantangan global.
Kesimpulan
Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia menunjukkan pergeseran fokus yang jelas. Era Orde Baru berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah terbesar di bidang kuantitas dan aksesibilitas melalui program SD Inpres. Namun, pemenuhan fisik saja tidak cukup. Era modern Indonesia kini dihadapkan pada keharusan menyelesaikan tantangan kualitas. Melalui Kurikulum Merdeka dan pendekatan Deep Learning, arah pendidikan nasional diorientasikan ulang untuk melahirkan generasi yang tidak sekadar bebas buta aksara, melainkan memiliki kemampuan bernalar kritis tinggi yang siap bersaing di kancah dunia.
Oleh : Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja

Beri Komentar