Kamis, 19-11-2026
  • Website Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan Sahabat
  • Website Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan Sahabat

Ketika Sekolah Kehilangan Waktu Belajar

Diterbitkan : Kamis, 19 November 2026

Learning Loss, Kelas Kosong, dan Tanggung Jawab yang Terabaikan

Di tengah kesibukan menyelenggarakan berbagai agenda pendidikan, ada persoalan yang sering luput dari perhatian: anak-anak kehilangan kesempatan belajar, sementara ruang kelas yang tidak terkelola berpotensi menjadi ruang tumbuhnya berbagai masalah perilaku.

Ada sebuah percakapan yang menyisakan kegelisahan. Seorang guru bercerita tentang kondisi pembelajaran di sekolahnya. Bukan tentang sulitnya menyelesaikan administrasi, beratnya tuntutan kurikulum, atau rumitnya menerapkan metode pembelajaran baru. Ia justru bercerita tentang sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya mendasar: semakin seringnya waktu belajar siswa terganggu oleh berbagai kegiatan sekolah dan tidak selalu hadirnya pendampingan guru di ruang kelas.

Ia menyebut kegiatan kedinasan, agenda organisasi profesi, perlombaan, peringatan hari besar, berbagai acara sekolah, hingga kegiatan lain yang datang secara mendadak. Satu demi satu mengambil bagian dari waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar. Belum lagi ketika ada guru berhalangan hadir, sementara pengaturan pengganti atau pendampingan kelas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di sela percakapan itu, muncul cerita lain. Ada kelas yang gaduh, siswa keluar masuk ruangan, sebagian memukul-mukul meja, sementara guru yang seharusnya mendampingi tidak tampak berada di kelas. Ada siswa yang mengeluh sakit, ingin pulang, atau merasa lapar. Guru yang bercerita itu mengaku lelah menyaksikan keadaan tersebut. Bukan semata-mata karena harus menghadapi kelas yang gaduh, melainkan karena ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terabaikan.

Percakapan itu mengingatkan bahwa persoalan pendidikan tidak selalu hadir dalam bentuk kebijakan yang keliru atau rendahnya angka hasil asesmen. Terkadang, persoalan justru berlangsung diam-diam di ruang kelas yang kosong, dalam jam pelajaran yang tidak terlaksana, dan dalam kesempatan belajar yang hilang tanpa banyak dipersoalkan.

Pertanyaannya kemudian: apakah kita sudah cukup serius membicarakan learning loss, atau justru masih terlalu sibuk membicarakan berbagai kegiatan yang mengatasnamakan pendidikan?

Learning loss bukan sekadar kehilangan jam pelajaran

Istilah learning loss semakin dikenal setelah pandemi Covid-19. Ketika sekolah ditutup dan pembelajaran dialihkan ke rumah, jutaan peserta didik mengalami gangguan dalam proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Namun, persoalan kehilangan pembelajaran tidak berhenti ketika sekolah kembali dibuka.

Learning loss perlu dipahami secara lebih luas. Ia bukan sekadar berkurangnya jumlah materi yang disampaikan guru, melainkan kemunduran atau hilangnya pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang semestinya telah dikuasai peserta didik.

Dampaknya dapat terlihat pada kemampuan membaca dan memahami informasi, bernalar, berhitung, memecahkan masalah, menerapkan konsep, hingga membangun keterampilan sosial dan emosional. Anak mungkin naik kelas, memperoleh rapor, bahkan dinyatakan telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, tetapi belum tentu seluruh kompetensi yang diharapkan benar-benar dikuasainya.

Gambaran persoalan ini dapat dilihat dari laporan Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects: The Invisible Toll of COVID-19 on Learning (2023). Dengan membandingkan kemampuan siswa kelas IV pada 2019 dan 2023, penelitian tersebut memperkirakan kehilangan kemampuan setara 11,2 bulan pembelajaran matematika dan 10,8 bulan pembelajaran bahasa pada tingkat nasional. Pada anak-anak dari keluarga miskin, kehilangan itu diperkirakan lebih besar, yakni setara 18,1 bulan untuk matematika dan 27,2 bulan untuk bahasa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa gangguan pembelajaran tidak berdampak sama terhadap semua anak. Mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi lebih lemah menghadapi risiko ketertinggalan yang lebih besar. Dengan demikian, learning loss bukan hanya persoalan kemampuan akademik, melainkan juga persoalan keadilan pendidikan (World Bank, 2023).

Penelitian lanjutan Anna Hata, Seil Kim, dan Shinsaku Nomura dalam laporan Bank Dunia Learning in the Shadow of the Pandemic: COVID-19 Learning Loss and Widening Learning Disparities in Indonesia (2024) kembali menegaskan adanya kehilangan pembelajaran dan kesenjangan capaian antarkelompok peserta didik. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga dan karakteristik lingkungan pendidikan turut memengaruhi kemampuan anak untuk memulihkan ketertinggalannya.

Data itu memang menggambarkan dampak pandemi, bukan pengukuran langsung terhadap jam kosong yang terjadi di sekolah saat ini. Namun, ada pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan: kehilangan kesempatan belajar dapat meninggalkan dampak panjang, dan kelompok anak yang paling membutuhkan dukungan justru sering menjadi kelompok yang paling rentan tertinggal.

Di sinilah persoalan jam belajar yang terbuang perlu ditempatkan. Jangan sampai, ketika bangsa ini masih berjuang memulihkan ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi, praktik penyelenggaraan sekolah sehari-hari justru kembali mengurangi kesempatan anak untuk belajar.

Kelas kosong: persoalan yang lebih besar daripada materi yang tidak tersampaikan

Jam pelajaran yang tidak berlangsung sering kali dianggap sebagai persoalan teknis. Guru tidak hadir, kegiatan sekolah mengambil waktu, atau ada agenda tertentu yang menyebabkan siswa tidak memperoleh pembelajaran sebagaimana mestinya. Selama anak-anak tetap berada di lingkungan sekolah, keadaan itu terkadang dianggap tidak terlalu bermasalah.

Padahal, kelas kosong bukan hanya menyangkut materi yang tidak tersampaikan. Ada persoalan lain yang menyangkut pengawasan, keselamatan, pembentukan karakter, dan iklim sosial peserta didik.

Ketika siswa berada di kelas tanpa pendampingan yang memadai, ruang belajar berpotensi berubah menjadi ruang yang tidak terkelola. Sebagian anak mungkin tetap mengerjakan tugas. Sebagian lainnya berbicara, bermain, atau melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Namun, dalam situasi tertentu, ketiadaan pengawasan juga dapat membuka peluang terjadinya perundungan, intimidasi, pertengkaran, tindakan saling mengejek, hingga perilaku merusak fasilitas sekolah.

Meja dan kursi dapat menjadi sasaran coretan atau kerusakan. Peralatan pembelajaran dapat diperlakukan secara tidak semestinya. Barang milik teman dapat diambil atau disembunyikan. Anak yang lebih dominan mungkin memanfaatkan situasi untuk menguasai teman yang lebih lemah. Bahkan, tindakan yang semula dianggap sekadar bercanda dapat berkembang menjadi kebiasaan mempermalukan atau menyakiti orang lain.

Tidak berarti setiap kelas kosong pasti menghasilkan perilaku menyimpang. Tidak pula berarti guru harus mengawasi setiap gerak siswa tanpa jeda. Anak-anak memang perlu belajar mandiri dan bertanggung jawab. Namun, kemandirian berbeda dengan pembiaran. Memberikan kepercayaan kepada siswa bukan berarti melepaskan tanggung jawab sekolah untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan kegiatan belajar.

Kehadiran guru atau pendamping yang bertanggung jawab memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar menjaga ketertiban. Mereka dapat mendeteksi konflik sejak awal, membantu siswa yang mengalami kesulitan, mencegah perilaku yang merugikan, dan menciptakan suasana yang memungkinkan semua anak merasa aman.

Jika kelas dibiarkan tanpa pengelolaan, siswa yang membutuhkan perlindungan justru bisa menjadi pihak yang paling dirugikan. Anak yang pendiam, kurang percaya diri, atau kesulitan membela dirinya mungkin memilih diam ketika mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Peristiwa tersebut belum tentu diketahui guru, tetapi dampaknya dapat terbawa hingga ke pembelajaran berikutnya.

Dengan demikian, kelas kosong tidak hanya berpotensi menimbulkan kehilangan waktu belajar, tetapi juga dapat memperbesar kerentanan sosial dan psikologis siswa apabila berlangsung tanpa pengaturan dan pengawasan yang layak.

Data perundungan: sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data Programme for International Student Assessment (PISA) memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan dan pengalaman sosial peserta didik di Indonesia.

Dalam PISA 2022, OECD mencatat sekitar 25 persen siswi dan 30 persen siswa laki-laki berusia 15 tahun di Indonesia melaporkan mengalami tindakan perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata OECD, yakni 20 persen untuk siswi dan 21 persen untuk siswa laki-laki. Survei yang sama menunjukkan 17 persen siswa Indonesia merasa tidak aman di tempat-tempat tertentu di lingkungan sekolah, seperti koridor, kantin, dan toilet (OECD, 2023).

Perkembangan yang lebih baru juga perlu diperhatikan. Dalam catatan negara PISA 2025 yang diterbitkan OECD pada 2026, sekitar 24 persen siswa Indonesia melaporkan menjadi korban setidaknya satu bentuk perundungan beberapa kali dalam sebulan atau lebih. OECD juga mencatat bahwa prevalensi perundungan di Indonesia meningkat dibandingkan PISA 2022 (OECD, 2026).

Angka-angka tersebut tidak membuktikan bahwa perundungan terjadi karena kelas kosong. Perundungan memiliki banyak faktor penyebab, termasuk relasi kuasa antarsiswa, budaya kelompok, lingkungan pergaulan, dan lemahnya mekanisme perlindungan. Namun, data itu memperlihatkan bahwa keamanan sosial di sekolah memang merupakan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius.

Ruang kelas yang tidak terkelola, pergantian jam tanpa pendampingan, serta lemahnya respons terhadap konflik dapat menjadi situasi yang memperbesar risiko. Sekolah seharusnya tidak menunggu munculnya korban atau kerusakan fasilitas untuk menyadari pentingnya pengawasan.

Lebih dari itu, dampak perundungan tidak berhenti pada peristiwa yang dialami korban. Anak yang terus-menerus merasa terancam dapat kehilangan konsentrasi, enggan masuk sekolah, menarik diri dari pergaulan, dan mengalami gangguan dalam proses belajar. Anak yang menyaksikan perundungan pun dapat merasa takut atau menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Akhirnya, sekolah kehilangan salah satu fungsi pentingnya: menjadi ruang yang aman bagi pertumbuhan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik.

Maka, ketika membicarakan learning loss, perhatian tidak seharusnya hanya diarahkan pada nilai rapor, hasil asesmen, atau ketuntasan materi. Kehilangan rasa aman, hilangnya kesempatan membangun relasi sosial yang sehat, serta terganggunya perkembangan karakter juga harus menjadi bagian dari pembicaraan tentang mutu pendidikan.

Sekolah sibuk, tetapi apakah pembelajaran menjadi prioritas?

Persoalan berikutnya adalah budaya penyelenggaraan kegiatan sekolah. Tidak dapat dimungkiri, sekolah memiliki banyak agenda. Ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, organisasi profesi, kedinasan, perlombaan, peringatan hari besar, dan berbagai kegiatan seremonial.

Semua memiliki kepentingan masing-masing. Bahkan, sebagian kegiatan tersebut memang penting untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan pengalaman sosial peserta didik.

Namun, persoalannya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya kegiatan. Persoalannya adalah bagaimana kegiatan itu direncanakan, dilaksanakan, dan ditempatkan dalam skala prioritas.

Sekolah dapat menjadi sangat sibuk, tetapi kesibukan tidak otomatis menunjukkan kualitas pendidikan. Banyaknya kegiatan tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya pengalaman belajar yang diperoleh siswa.

Ada ironi ketika sekolah begitu serius mempersiapkan sebuah acara, tetapi kurang cermat memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kelas-kelas yang ditinggalkan. Ada rapat yang harus dihadiri, tetapi tidak disiapkan pengaturan pembelajaran pengganti. Ada kegiatan yang menyita waktu satu hari, tetapi tidak pernah dihitung berapa jam pelajaran yang hilang.

Belum lagi kegiatan yang datang secara mendadak. Kalender pendidikan yang semestinya menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran terkadang harus mengalah kepada agenda lain yang muncul kemudian.

Jika keadaan seperti ini terus berlangsung, sekolah berisiko membangun budaya yang keliru: kegiatan dianggap sebagai bukti kesibukan, dokumentasi dianggap sebagai bukti keberhasilan, sementara keberlangsungan pembelajaran justru tidak memperoleh perhatian yang sepadan.

Padahal, ukuran keberhasilan sekolah bukanlah seberapa banyak acara yang dapat diselenggarakan, melainkan seberapa baik sekolah memastikan setiap anak memperoleh hak belajarnya.

Ketika guru menjadi satu-satunya pihak yang dituntut bertanggung jawab

Dalam berbagai pembicaraan mengenai mutu pendidikan, guru sering ditempatkan sebagai pihak yang paling depan menerima tuntutan. Guru diminta meningkatkan kompetensi, mengembangkan pembelajaran inovatif, melakukan asesmen, memperbaiki hasil belajar, membangun karakter, dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid.

Tuntutan itu wajar. Guru memang mempunyai tanggung jawab profesional yang tidak ringan.

Namun, tanggung jawab pembelajaran tidak seharusnya dibebankan kepada guru secara individual. Ada sistem yang harus memastikan guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Kepala sekolah bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan, termasuk memastikan keberlangsungan pembelajaran ketika ada guru berhalangan. Guru bertanggung jawab terhadap proses belajar yang diampunya. Pengawas memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Dinas pendidikan perlu memastikan kebijakan dan agenda kedinasan tidak mengabaikan kepentingan pembelajaran.

Bahkan, organisasi profesi guru juga perlu menunjukkan keteladanan dalam menempatkan kepentingan pendidikan di atas kepentingan organisasional.

Jika sebuah kegiatan organisasi menyebabkan sejumlah kelas kehilangan waktu belajar, penyelenggara perlu mempertimbangkan alternatif pelaksanaan, pengaturan waktu, atau mekanisme pembelajaran pengganti.

Demikian pula ketika guru berhalangan hadir. Sekolah perlu memiliki mekanisme yang jelas: siapa yang bertanggung jawab mendampingi siswa, bagaimana tugas belajar disiapkan, dan bagaimana keamanan kelas tetap terjaga.

Kelas tidak boleh dibiarkan menjadi ruang tanpa penanggung jawab hanya karena guru mata pelajarannya tidak hadir.

Tentu saja, tidak semua jam kosong dapat dihindari. Ada keadaan darurat, sakit, atau kepentingan mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Namun, sekolah yang dikelola dengan baik seharusnya mempunyai sistem untuk mengantisipasinya.

Yang dibutuhkan bukan sekadar instruksi agar guru tidak meninggalkan kelas, melainkan tata kelola yang membuat pembelajaran tetap berlangsung meskipun terjadi perubahan agenda.

Mengembalikan sekolah kepada tujuan utamanya

Jika learning loss ingin ditangani secara serius, upaya pemulihannya tidak cukup hanya dengan menambah jam pelajaran atau mengejar ketertinggalan materi.

Ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan.

Pertama, sekolah perlu melindungi waktu efektif pembelajaran. Setiap kegiatan harus direncanakan dengan memperhitungkan dampaknya terhadap kalender dan jam belajar siswa.

Kedua, perlu ada mekanisme pengganti ketika guru berhalangan hadir. Kelas harus tetap memiliki pendamping atau tugas pembelajaran yang terencana, bukan sekadar dibiarkan menunggu pergantian jam.

Ketiga, pengawasan terhadap keamanan dan perilaku siswa harus menjadi bagian dari pengelolaan pembelajaran. Pencegahan perundungan, kekerasan, perusakan fasilitas, dan perilaku menyimpang tidak boleh hanya menjadi program tertulis atau slogan dalam poster sekolah.

Keempat, sekolah perlu melakukan pemetaan kemampuan aktual peserta didik. Hasil asesmen seharusnya digunakan untuk mengetahui kompetensi yang belum dikuasai siswa, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan.

Kelima, evaluasi sekolah perlu memperhitungkan kualitas proses pembelajaran, bukan hanya kelengkapan administrasi dan jumlah kegiatan yang terlaksana.

Hal-hal tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Justru itulah tanggung jawab dasar sebuah satuan pendidikan.

Kita boleh mengembangkan berbagai inovasi, memperkenalkan teknologi pembelajaran, membangun sekolah berbudaya prestasi, dan menyelenggarakan kegiatan yang menggembirakan. Namun, semuanya akan kehilangan makna apabila anak-anak tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Jangan sampai sekolah kehilangan makna

Kembali pada percakapan dengan seorang guru tadi. Ada satu hal yang terasa penting dari kegelisahannya. Ia tidak sedang mengeluhkan beratnya pekerjaan mengajar. Ia justru merasa terbebani karena menyaksikan sesuatu yang dianggapnya tidak semestinya terjadi, sementara ia tidak memiliki cukup kewenangan untuk memperbaiki semuanya.

Barangkali kegelisahan semacam itu juga dirasakan oleh banyak guru lainnya. Mereka mengetahui ada persoalan, menyaksikan ketertinggalan belajar, dan memahami pentingnya pendampingan siswa. Namun, tidak semua memiliki ruang untuk menyampaikan kegelisahan tersebut secara terbuka.

Di sinilah kepedulian terhadap pendidikan perlu mendapat tempat. Jangan sampai guru yang masih peduli justru dianggap terlalu banyak mempersoalkan keadaan. Sebaliknya, kegelisahan mereka semestinya menjadi bahan evaluasi bersama.

Sebab, learning loss bukan hanya urusan guru mata pelajaran, bukan pula sekadar persoalan siswa yang kurang belajar di rumah. Ia merupakan persoalan bersama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, manajemen sekolah, lingkungan sosial, dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Kita sering berbicara tentang generasi unggul, sumber daya manusia berkualitas, transformasi pendidikan, dan Indonesia Emas. Namun, semua cita-cita itu membutuhkan fondasi yang sangat sederhana: anak-anak harus memperoleh kesempatan belajar yang layak setiap hari.

Jangan sampai kita terlalu sibuk menyelenggarakan pendidikan sampai lupa menghadirkan pembelajaran. Jangan sampai sekolah memiliki banyak kegiatan, tetapi kehilangan waktu untuk mendampingi anak-anaknya sendiri.

Sebab, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada laporan kegiatan yang lengkap, dokumentasi acara yang menarik, atau deretan prestasi yang dipajang di dinding sekolah. Sesuatu itu adalah pengetahuan yang benar-benar diperoleh anak, karakter yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, dan rasa aman ketika mereka berada di sekolah.

Sekolah bukan sekadar tempat anak-anak datang, duduk, menunggu bel berbunyi, kemudian pulang. Sekolah adalah tempat mereka bertumbuh. Dan pertumbuhan itu membutuhkan guru yang hadir, waktu yang terjaga, serta lingkungan yang melindungi.

Jangan sampai, ketika kelak kita bertanya mengapa anak-anak tertinggal, ternyata sebagian jawabannya ada pada waktu-waktu yang selama ini kita biarkan hilang.

Oleh: Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja

DAFTAR PUSTAKA

Hata, A., Kim, S., & Nomura, S. (2024). Learning in the Shadow of the Pandemic: COVID-19 Learning Loss and Widening Learning Disparities in Indonesia. Washington, DC: World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099101824024014419

OECD. (2023). PISA 2022 Results: Country Note – Indonesia. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html

OECD. (2026). PISA 2025 Results: Country Note – Indonesia. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/indonesia_9c880f8a-en.html

World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects: The Invisible Toll of COVID-19 on Learning. Washington, DC: World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-iep-june-2023-the-invisible-toll-of-covid-19-on-learning

1 Komentar

Rina Hastari
Kamis, 19 Nov 2026

Ketika siswa kehilangan waktu belajar di sekolah akan lebih bijak jika ada pembelajaran pengganti. Jika jam penggantinya secara daring harus dipastikan keterlaksaannya, ada indikator tercapainya tujuan pembelajaran

Reply

Beri Komentar

Balasan