Kepala SMKN Jateng di Semarang Hadiri Diseminasi Hasil SNLIK BPS 2026

Semarang – Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menjadi salah satu sumber data penting untuk memahami kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Setelah pelaksanaan pendataan lapangan selesai, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Diseminasi Hasil SNLIK 2026 dengan tema “Dari Data Menuju Kebijakan Inklusif dan Berkelanjutan”, Selasa, 22 September 2026, di Hotel Horison Ultima Sentraland, Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 36, Semarang. Kepala SMKN Jateng di Semarang hadir sebagai salah satu peserta dari untuk sekolah.

Kegiatan bertajuk “Memperkuat Literasi Keuangan di Era Digital” tersebut menghadirkan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan. Pertemuan dilaksanakan dalam format fullday meeting untuk mendiseminasikan hasil SNLIK 2026 sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat berdasarkan berbagai karakteristik sosial, demografis, pendidikan, pekerjaan, serta sektor jasa keuangan.

Diseminasi hasil SNLIK 2026 menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan survei yang telah dilaksanakan di lapangan sejak 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Dalam pelaksanaannya, pendataan dilakukan melalui wawancara menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan aplikasi FASIH Mobile. Metode tersebut mendukung proses pengumpulan data secara terstruktur sekaligus membantu menjaga kualitas data yang dihasilkan.

SNLIK 2026 Mengukur Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

Dalam paparannya, Ali Said menjelaskan metodologi sampling yang digunakan dalam SNLIK 2026. Proses pengambilan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan Satuan Lingkungan Setempat (SLS), pemilihan 10 rumah tangga sampel pada setiap SLS berdasarkan hasil pemutakhiran, hingga pemilihan satu responden yang memenuhi kriteria dari setiap rumah tangga.

Di Jawa Tengah, sampel mencakup 35 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memiliki sembilan SLS sampel dengan jumlah 10 rumah tangga pada setiap SLS. Dengan rancangan tersebut, pendataan diarahkan untuk memperoleh informasi yang representatif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Responden yang menjadi sasaran SNLIK 2026 adalah anggota rumah tangga berusia 15–79 tahun yang terpilih. Tingkat respons dalam pelaksanaan pendataan di Jawa Tengah tercatat sebesar 98,43 persen. Tingginya tingkat respons tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menghasilkan data survei yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat.

Pelaksanaan SNLIK 2026 juga menunjukkan pentingnya sinergi antara BPS dan OJK dalam menghasilkan data berkualitas. Sebelumnya, BPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa SNLIK 2026 dirancang untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat usia 15–79 tahun serta menghasilkan estimasi indeks pada level provinsi.

Ali Said dalam kegiatan supervisi SNLIK 2026 sebelumnya juga menekankan bahwa kualitas data merupakan bagian penting dari pelaksanaan survei. Ia menyatakan bahwa supervisi diperlukan untuk menjaga akurasi dan kredibilitas hasil SNLIK yang nantinya dapat menjadi dasar perumusan kebijakan di bidang literasi dan inklusi keuangan.

Cakupan Sektor Jasa Keuangan dalam SNLIK 2026

Salah satu hal penting yang dibahas dalam diseminasi adalah cakupan sektor jasa keuangan yang diukur dalam SNLIK Tahun 2026. Survei ini tidak hanya melihat pengetahuan masyarakat mengenai perbankan, tetapi mencakup berbagai sektor dan produk atau layanan jasa keuangan.

Cakupan tersebut meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending atau pinjaman daring, penyelenggara jasa sistem pembayaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta lembaga jasa keuangan lainnya.

Cakupan yang luas tersebut memperlihatkan bahwa literasi keuangan tidak lagi sebatas kemampuan masyarakat dalam menabung atau menggunakan layanan perbankan. Perkembangan ekosistem keuangan digital membuat masyarakat juga perlu memahami berbagai produk keuangan, risiko transaksi digital, keamanan data, pinjaman daring, asuransi, investasi, hingga mekanisme perlindungan konsumen.

Karena itu, hasil SNLIK 2026 menjadi relevan dalam konteks perubahan perilaku masyarakat di tengah semakin berkembangnya layanan keuangan berbasis teknologi. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat memahami produk dan layanan keuangan sekaligus memanfaatkannya secara tepat.

Literasi Keuangan Dipotret Berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan

Diseminasi SNLIK 2026 juga menampilkan hasil berdasarkan sejumlah karakteristik responden. Karakteristik tersebut meliputi klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan, jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan terakhir, pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, serta sektor jasa keuangan yang digunakan.

Dari sisi kelompok umur, responden dibedakan menjadi kelompok usia 15–17 tahun, 18–25 tahun, 26–35 tahun, 36–50 tahun, dan 51–79 tahun. Pengelompokan tersebut memungkinkan hasil SNLIK 2026 dibaca secara lebih spesifik sesuai karakteristik usia masyarakat.

Sementara berdasarkan pendidikan, responden dikelompokkan mulai dari mereka yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat, hingga tamat perguruan tinggi.

Data berdasarkan pendidikan menjadi penting karena pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan dapat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menerima, memahami, serta menggunakan informasi keuangan. Karena itu, penyajian indeks literasi dan inklusi keuangan berdasarkan tingkat pendidikan dapat membantu pemangku kepentingan melihat kelompok masyarakat yang memerlukan penguatan edukasi keuangan.

Selain pendidikan, SNLIK 2026 juga menyajikan data berdasarkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Kelompok tersebut antara lain pegawai atau profesional, pengusaha atau wiraswasta, pensiunan atau purnawirawan, petani, nelayan, peternak, buruh tani, pekerja lainnya, pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, serta masyarakat yang belum bekerja.

Target Literasi Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045

Literasi dan inklusi keuangan memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Dalam materi diseminasi SNLIK 2026 disebutkan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sekaligus Indikator Utama Pembangunan.

Target yang tercantum dalam materi tersebut adalah indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen pada 2029 dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen. Dalam visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, target inklusi keuangan diarahkan mencapai 98 persen.

Target tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan layanan tersebut. Akses yang semakin luas perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai manfaat, biaya, risiko, hak dan kewajiban konsumen, serta mekanisme perlindungan ketika menggunakan produk jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen Menjadi Perhatian

Selain mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan, SNLIK 2026 menghasilkan sejumlah indikator lain, antara lain pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan di bank dan pengetahuan mengenai penjaminan polis asuransi.

Dalam materi yang dipaparkan, aspek penjaminan simpanan di bank menjadi salah satu perhatian. Data yang ditampilkan mencakup kepemilikan rekening simpanan, pengetahuan mengenai adanya jaminan, pengetahuan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemahaman masyarakat terhadap lembaga yang memberikan jaminan tersebut.

Aspek tersebut penting karena literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan produk keuangan, tetapi juga kemampuan memahami perlindungan dan risiko yang melekat pada produk tersebut.

Hal serupa terlihat pada pembahasan mengenai penjaminan polis asuransi. Materi SNLIK 2026 menampilkan indikator kepemilikan produk asuransi dan pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap polis asuransi.

Pembahasan mengenai perlindungan konsumen menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya transaksi keuangan digital. Masyarakat tidak hanya dituntut memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki kecakapan untuk mengenali risiko dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.

Waspada Fraud dan Scam di Era Keuangan Digital

Dalam sesi pemanfaatan hasil SNLIK 2026, Taufik Andriawan dari OJK turut membahas pemanfaatan data survei dalam konteks penguatan literasi keuangan dan perlindungan masyarakat. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah meningkatnya tantangan penipuan atau fraud dan scam di tengah perkembangan layanan keuangan digital.

Materi yang disampaikan mengangkat isu “Indonesia Darurat Penipuan (Fraud dan Scam)” serta merujuk pada Global Fraud Index 2025 yang dirilis Sumsub. Berdasarkan materi tersebut, Indonesia disebut memiliki skor risiko penipuan 6,53 pada skala 10 dan berada pada posisi kedua dalam daftar negara yang dinilai paling rentan dalam indeks tersebut.

Angka tersebut perlu dibaca sesuai konteks metodologi dan cakupan Global Fraud Index 2025. Namun, isu yang diangkat menunjukkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat ketika menggunakan layanan keuangan digital, terutama dalam menghadapi modus penipuan yang memanfaatkan rekayasa sosial, tautan palsu, pencurian data, maupun berbagai bentuk manipulasi digital.

Dalam konteks tersebut, peningkatan literasi keuangan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat. Masyarakat yang memahami produk keuangan, mengenali risiko, serta mengetahui saluran pengaduan dan perlindungan konsumen akan memiliki informasi yang lebih memadai ketika menghadapi persoalan dalam transaksi keuangan.

Dari Data Menuju Kebijakan yang Lebih Inklusif

Diseminasi Hasil SNLIK 2026 pada akhirnya tidak berhenti pada penyampaian angka indeks. Data yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merancang program edukasi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi dunia pendidikan, isu literasi keuangan juga memiliki relevansi yang kuat. Peserta didik merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang sejak dini perlu dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, penggunaan layanan keuangan secara bijak, keamanan transaksi digital, serta kemampuan mengenali risiko penipuan.

Dengan demikian, SNLIK 2026 dan literasi keuangan di era digital memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya membangun masyarakat yang semakin cakap secara finansial. Data survei memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat, sedangkan pemanfaatannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar informasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program edukasi dan kebijakan yang tepat sasaran.

Melalui tema “Dari Data Menuju Kebijakan Inklusif dan Berkelanjutan”, Diseminasi Hasil SNLIK 2026 di Semarang menjadi momentum untuk memperkuat pemanfaatan data dalam pembangunan sektor keuangan. Literasi yang semakin baik, akses yang semakin luas, serta perlindungan konsumen yang semakin kuat diharapkan dapat berjalan beriringan dalam menghadapi perubahan ekosistem keuangan di era digital.

Pada akhirnya, literasi keuangan bukan sekadar kemampuan mengenal produk jasa keuangan. Literasi keuangan merupakan bekal masyarakat untuk memahami pilihan, mengenali risiko, menggunakan layanan secara tepat, serta mengambil keputusan keuangan berdasarkan informasi yang memadai. Semangat inilah yang menjadi bagian penting dari pemanfaatan hasil SNLIK 2026 menuju kebijakan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.