Perkuat Integritas dan Mutu Pendidikan, Disdik Jateng Tekankan Kepemimpinan Kepala Sekolah

BOYOLALI — Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya penguatan integritas dan peningkatan mutu pendidikan melalui kepemimpinan kepala sekolah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Gedung Muzdalifah, Asrama Haji Donohudan, Mojong, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Kamis (26/3/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai ini diikuti oleh para kepala sekolah dari SMA/SMK/SLB sebagai bagian dari upaya menyelaraskan program pendidikan dengan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

Rakor dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, yang dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah atas kinerja dan prestasi yang telah diraih, sekaligus atas kontribusi dalam menjaga kondusivitas satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan menjadi fokus utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Saya mengapresiasi dedikasi para kepala sekolah yang telah menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan. Ke depan, kita harus semakin fokus pada peningkatan mutu agar mampu melahirkan SDM unggul yang siap menghadapi tantangan global,” ujar Sadimin dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya refleksi diri bagi kepala sekolah sebagai pemimpin. Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai figur inspiratif yang mampu menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun digital.

Dalam konteks tantangan globalisasi dan digitalisasi, Sadimin mengingatkan adanya perubahan nilai sosial masyarakat serta dampak positif dan negatif teknologi yang harus disikapi secara bijak. Ia menekankan bahwa pemimpin pendidikan harus memiliki kompetensi untuk menginspirasi, menjaga kolaborasi, berinovasi berbasis digital, serta memiliki kemampuan manajemen risiko.

“Digital government bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Seluruh tenaga pendidikan harus memiliki kompetensi digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Sadimin juga menegaskan sejumlah kebijakan penting, di antaranya pelaksanaan outing class yang harus efisien, transparan, dan tidak membebani peserta didik. Selain itu, ia menegaskan komitmen sekolah tanpa pungutan, termasuk larangan penjualan seragam di lingkungan sekolah.

“Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun. Sekolah harus menjadi ruang yang bersih dari praktik-praktik yang membebani orang tua,” katanya.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang harus berjalan secara berintegritas tanpa praktik titip-menitip maupun jasa titipan. Selain itu, terdapat larangan merekrut tenaga non-ASN setelah kebijakan tahun 2026 diberlakukan.

Sementara itu, Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sesi pengarahan pendidikan berintegritas menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, kesederhanaan, dan keadilan harus ditanamkan sejak dini melalui berbagai aspek pendidikan.

“Pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya diajarkan, tetapi harus dihidupkan dalam budaya sekolah. Guru harus menjadi teladan utama bagi peserta didik,” ujar perwakilan KPK.

Implementasi nilai-nilai tersebut dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta penguatan budaya sekolah. Tujuannya adalah membentuk karakter siswa yang berintegritas sejak dini sebagai fondasi masa depan bangsa.

Ketua KomPAK API, Kunto Nugroho, dalam sosialisasi Sekolah Berintegritas (SBI) menyampaikan bahwa penguatan SBI menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di satuan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa integritas organisasi merupakan kombinasi antara akuntabilitas, kompetensi, dan etika yang terbebas dari praktik korupsi.

“Integritas bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui keselarasan antara nilai, visi, dan tindakan organisasi. Ini yang akan membangun kepercayaan publik,” ungkap Kunto.

Ia menambahkan bahwa implementasi SBI dilakukan secara berjenjang mulai dari individu, sekolah, wilayah, hingga tingkat dinas pendidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi penerapan tata kelola yang baik (good governance), internalisasi nilai integritas, serta penyelarasan regulasi dan program dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Dengan SBI, kita tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga mendorong efisiensi dan peningkatan kinerja pendidikan secara menyeluruh,” katanya.

Dalam sesi terpisah, Kepala Bidang SMK, Roberto Agung, memaparkan arah kebijakan pendidikan menengah kejuruan (SMK) di Jawa Tengah tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.524 SMK di Jawa Tengah dengan jumlah siswa mencapai lebih dari 834 ribu yang tersebar dalam berbagai bidang keahlian.

Menurut Roberto, kepala sekolah SMK ke depan harus berperan sebagai CEO yang mampu memimpin secara strategis, sementara guru bertransformasi menjadi Learning and Industry Facilitator (LIF) yang menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dan industri.

“Kita dorong pembelajaran berbasis industri melalui work-embedded learning. Siswa harus memiliki pengalaman nyata yang relevan dengan dunia kerja,” jelas Roberto.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan Career Work Portfolio (CWP) bagi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Adapun program prioritas tahun 2026 meliputi sertifikasi bahasa asing bagi 100 ribu siswa, sertifikasi kompetensi bagi 150 ribu siswa, penguatan proyek kreatif dan kewirausahaan, serta perluasan akses kerja ke luar negeri.

Selain itu, program tambahan seperti studi lanjut ke Korea Selatan, pengembangan SMK boarding dan semi-boarding, serta berbagai ajang lomba juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas SMK.

Namun demikian, Roberto juga mengakui masih adanya sejumlah permasalahan yang perlu segera dibenahi, seperti ketidakakuratan data Dapodik, keterlambatan pelaporan bantuan, mutasi siswa tanpa koordinasi, serta perencanaan program yang belum sesuai petunjuk teknis.

Melalui Rakor ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berharap terwujudnya sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan pendidikan dalam mendukung visi-misi gubernur serta meningkatkan kinerja pendidikan di Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Penulis : Ardan Sirodjuddin, S.Pd, M.Pd, Kepala SMKN Jateng di Semarang