Guru Dirayakan, Hidupnya Dilupakan

​Menagih Keberpihakan Nyata Negara pada Kesejahteraan Pendidik

​​Menjelang akhir November, sekolah-sekolah sibuk bersolek. Bunga disiapkan, puisi dilatih, dan lagu penghormatan digemakan. Ada upacara khidmat, bingkisan simbolik, dan foto bersama di media sosial. Untuk sehari, guru menjadi pusat semesta. Namanya diagungkan, pengabdiannya dipuji setinggi langit.

​Namun, begitu perayaan usai, realitas kembali menagih. Guru pulang ke rumah, membuka catatan pengeluaran, dan memutar otak mencukupkan penghasilan yang pas-pasan hingga akhir bulan.

​Di sinilah letak ironi terbesar pendidikan kita. Kita begitu fasih menobatkan guru sebagai pahlawan, tetapi kerap alpa memastikan mereka hidup secara manusiawi. Negara pandai merayakan pengabdian, tetapi lambat menuntaskan keadilan. Kita lupa: pahlawan tanpa tanda jasa bukan berarti manusia tanpa kebutuhan.

​Angka di Balik Pengabdian

​Persoalan kesejahteraan guru bukan sekadar keluh kesah. Data birokrasi berbicara terang-terangan.

​Merujuk Rencana Strategis Ditjen GTK 2025–2029 (data Dapodik Juni 2024), tercatat 2.669.368 guru di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.522.022 berstatus ASN, sementara 1.147.346 lainnya berstatus non-ASN. Artinya, lebih dari satu juta pendidik kita berada di luar kepastian payung ASN.

​Memang, kondisi guru non-ASN tidak seragam. Ada yang tertolong subsidi daerah atau yayasan kuat, tetapi ratusan ribu lainnya menggantungkan hidup pada honor tak menentu—jauh di bawah standar kelayakan.

​Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta penyesuaian insentif non-ASN terus berjalan. Kebijakan ini patut diapresiasi. Namun, statistik pencairan bantuan tidak boleh membuat pembuat kebijakan berpuas diri. Tunjangan profesi mensyaratkan sertifikasi yang berbelit, sedangkan insentif bulanan hanyalah pelengkap, bukan pengganti gaji pokok yang layak.

​Pertanyaannya: Bagaimana nasib guru di pelosok yang belum terjangkau? Bagaimana mungkin kita menuntut kualitas pendidikan kelas dunia dari guru yang energinya terkuras hanya untuk bertahan hidup?

​Pengabdian Bukan Eksploitasi Idealisme

​Ketika diskursus rendahnya gaji guru honorer mengemuka, sering muncul argumen klise: “Kalau tahu gajinya kecil, mengapa mau jadi guru?”

​Cara berpikir ini harus dikikis habis. Kalimat tersebut menempatkan ketidakadilan seolah-olah takdir yang harus diterima, dan idealisme guru sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi. Seolah-olah karena memilih profesi mulia mencerdaskan bangsa, ia diwajibkan hidup dalam kekurangan.

​Guru adalah manusia biasa. Mereka butuh membeli beras, melunasi listrik, membayar biaya kesehatan, dan menyekolahkan anak-anak mereka sendiri.

​Kita kerap menuntut guru agar “bekerja dengan hati.” Namun pemangku kebijakan perlu ingat: hati bersemayam di dalam tubuh yang butuh makan. Mengajarkan martabat manusia kepada anak didik, sementara sang guru sendiri harus memohon kepastian hidup di negeri sendiri, adalah paradoks moral yang memalukan. Idealisme guru tidak boleh dijadikan tameng bagi negara untuk abai terhadap kewajiban konstitusionalnya.

​Basa-basi Seremonial vs Kepastian Sistem

​Peringatan Hari Guru Nasional setiap 25 November jangan sampai terjebak menjadi ritual tahunan tanpa makna. Penghormatan verbal yang tidak beranjak pada pembenahan struktural hanya akan menjadi basa-basi politik. Jangan sampai sebutan “pahlawan tanpa tanda jasa” justru dilegitimasi untuk membiarkan guru hidup tanpa penghargaan layak.

​Kesejahteraan guru bukanlah hadiah atas kesabaran mereka, melainkan hak dasar atas profesi yang menuntut tanggung jawab moral luar biasa.

​Ketika seorang guru harus memikirkan cicilan yang menunggak, saat itu pula fokus kognitifnya terampas. Alih-alih merancang pembelajaran inovatif, energinya habis tersedot kecemasan ekonomi. Kegagalan menyejahterakan guru adalah kegagalan bangsa merawat masa depannya.

​Bagi para menteri, kepala daerah, dan anggota parlemen pemegang anggaran: perbaikan nasib guru tidak selesai dengan seremoni. Guru tidak menuntut kemewahan. Yang mereka butuhkan sangat sederhana: kepastian penghasilan, perlindungan kerja, keadilan distribusi, dan ruang tumbuh yang memadai.

​Sebab pada akhirnya:

• ​Ucapan terima kasih tidak bisa dibelikan beras.
• ​Karangan bunga tidak bisa membayar SPP anak guru.
• ​Tepuk tangan meriah tidak bisa melunasi utang di warung kelontong.

​Sudah saatnya kita mengurangi pujian seremonial dan melipatgandakan kesungguhan politik (political will) untuk membenahi sistem kesejahteraan mereka. Guru tidak hidup dari tepuk tangan.

​Selamat Hari Guru Nasional. Semoga kelak, senyum guru di depan kelas bukan lagi cara menyembunyikan lelah, melainkan cerminan kebahagiaan sejati dari seseorang yang dihargai dan dimuliakan oleh negaranya.

​Bangsa yang besar bukan yang paling pandai merayakan Hari Guru, melainkan yang tidak membiarkan gurunya berjuang sendirian untuk sekadar hidup layak.

Ajibarang, 7 Nov 2026

Oleh: Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja