Pembinaan dan Penguatan Kepala SMA, SMK dan SLB Bahas Kebijakan Baru Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah

KABUPATEN SEMARANG – Pembinaan dan Penguatan Kepala SMA, SMK dan SLB yang diselenggarakan pada 9–10 November 2026 di Nuwis Hotel, Jalan Raya Sumowono–Bandungan KM 1, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, menghadirkan materi penting mengenai kebijakan penugasan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah. Paparan yang disampaikan oleh Ulfa Mahmudah tersebut memberikan pemahaman komprehensif kepada para kepala sekolah mengenai regulasi terbaru, mekanisme administrasi, serta integrasi sistem digital dalam pengelolaan jabatan kepala sekolah.

Materi bertajuk “Kebijakan Penugasan, Pemindahan, Pemberhentian Kepala Sekolah” menjadi salah satu bahasan strategis dalam kegiatan pembinaan yang diikuti para kepala SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan ini penting dipahami karena berkaitan langsung dengan kepastian masa penugasan, persyaratan pengangkatan, pengembangan karier guru, serta tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan satuan pendidikan.

Dalam paparannya, Ulfa Mahmudah menjelaskan bahwa pemerintah telah memperbarui mekanisme pengangkatan dan penugasan kepala sekolah melalui sejumlah regulasi yang diterbitkan pada 2025. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan proses penugasan kepala sekolah yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem manajemen aparatur sipil negara.

“Penugasan kepala sekolah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa jabatan kepala sekolah diisi oleh guru yang memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, serta mampu menjalankan tanggung jawab kepemimpinan pendidikan secara profesional,” demikian pokok penjelasan dalam paparan Ulfa Mahmudah.

Pembinaan dan Penguatan Kepala SMA, SMK dan SLB Sosialisasikan Regulasi Terbaru

Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa kebijakan penugasan kepala sekolah memiliki landasan hukum utama, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129/P/2025 tentang Seleksi, Pelatihan, dan Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Regulasi tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pengangkatan atau Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Ketiga landasan kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan penugasan kepala sekolah, mulai dari proses seleksi, pengangkatan, pemindahan, perpanjangan masa tugas, hingga pemberhentian dari jabatan.

Ulfa menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi menjadi hal mendasar bagi kepala sekolah agar setiap proses administrasi kepegawaian berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan riwayat jabatan maupun ketidaksesuaian antara dokumen kepegawaian dengan kondisi faktual di lapangan.

Integrasi SIM KSPSTK dan I-Mut ASN Digital Permudah Administrasi Kepala Sekolah

Salah satu poin penting dalam paparan adalah integrasi sistem digital antara SIM KSPSTK milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan layanan I-Mut ASN Digital milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Integrasi ini dirancang untuk memastikan proses penugasan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah dapat dilaksanakan melalui mekanisme administrasi yang saling terhubung. Sejumlah sistem pendukung turut terlibat, antara lain Info GTK, Dapodik, VervalSP, Wasdal BKN, Data ASN, I-Mut ASN Digital, SIASN Perencana, dan SIM KSPSTK.

Dalam mekanismenya, BKN melakukan verifikasi dokumen dan menyampaikan hasilnya melalui akun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selanjutnya, BKD atau BKPSDM mengunggah Surat Keputusan PPK ke sistem SIASN BKN. Dokumen tersebut kemudian diteruskan oleh BKN ke SIM KSPSTK.

Pada sisi lain, dinas pendidikan melaksanakan proses seleksi dan mengajukan usulan penugasan, pemindahan, maupun pemberhentian kepala sekolah melalui SIM KSPSTK. Setelah proses administrasi diselesaikan, sistem akan mengirimkan data keputusan PPK ke Dapodik secara otomatis.

Menurut Ulfa, keterhubungan sistem tersebut merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan memastikan data kepala sekolah tercatat secara konsisten.

“Integrasi sistem menjadi kunci agar data penugasan kepala sekolah dapat terkelola dengan baik. Karena itu, setiap pihak yang terlibat harus memastikan dokumen dan data yang diunggah benar, lengkap, serta sesuai dengan kondisi sebenarnya,” menjadi salah satu pesan penting dalam paparan tersebut.

Masa Penugasan Kepala Sekolah Maksimal Dua Periode

Materi berikutnya membahas ketentuan masa penugasan kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Bab IV regulasi. Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, penugasan kepala sekolah dilaksanakan paling banyak dua periode berturut-turut, dengan setiap periode berlangsung selama empat tahun.

Kepala sekolah juga dapat dipindahkan ke satuan administrasi pangkal atau satminkal lain setelah menjalankan tugas sekurang-kurangnya dua tahun. Selain itu, kepala sekolah wajib memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah berpredikat Baik pada setiap tahun penugasan.

Bagi kepala sekolah yang sebelumnya pernah menduduki jabatan lain, penugasan kembali sebagai kepala sekolah dapat dilakukan setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai guru dalam jabatan fungsional sekurang-kurangnya empat tahun berturut-turut.

Regulasi juga memberikan kemungkinan perpanjangan penugasan untuk periode berikutnya apabila belum tersedia calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24, PPK dapat memperpanjang penugasan kepala sekolah yang sama paling lama satu periode tambahan, dengan persyaratan memiliki penilaian kinerja minimal Baik Sekali selama dua tahun terakhir. Penugasan dapat dilaksanakan di sekolah yang sama maupun berbeda sesuai mekanisme pemindahan dan persyaratan administrasi, termasuk SPTJM komitmen PPK.

Sementara itu, masa penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, baik berstatus ASN maupun non-ASN, ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Adapun bagi Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), masa penugasan paling lama tiga tahun dengan persyaratan penilaian kinerja minimal Baik. Apabila kinerja tidak memenuhi ketentuan, kepala sekolah dikembalikan ke kementerian. Usulan pengganti harus disampaikan paling lambat enam bulan sebelum masa penugasan berakhir.

Pemberhentian Kepala Sekolah Harus Sesuai Ketentuan

Ulfa Mahmudah juga menjelaskan ketentuan pemberhentian kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 28. Pemberhentian dapat dilakukan karena kepala sekolah meninggal dunia atau mengajukan permintaan sendiri.

Selain itu, pemberhentian dapat dilakukan apabila kepala sekolah mencapai batas usia pensiun, masa penugasannya berakhir, melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, diangkat dalam jabatan lain, mengalami halangan tetap lebih dari enam bulan berturut-turut, dikenai sanksi pidana, atau memiliki hasil penilaian kinerja di bawah predikat Baik.

Ketentuan lainnya mencakup kepala sekolah yang menjalani tugas belajar selama enam bulan atau lebih, menjadi anggota partai politik, maupun menduduki jabatan negara.

Meski demikian, pemberhentian dari jabatan kepala sekolah karena alasan tertentu, seperti berakhirnya masa penugasan, perpindahan jabatan, atau tugas belajar, tidak serta-merta mengakhiri status yang bersangkutan sebagai guru. Dalam kondisi yang memenuhi ketentuan, kepala sekolah dapat ditugaskan kembali sebagai guru sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemberhentian juga disesuaikan dengan status penyelenggara satuan pendidikan. Untuk sekolah pemerintah daerah, kewenangan berada pada PPK. Pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat, kewenangan berada pada pimpinan penyelenggara, sedangkan untuk SILN dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Validitas Data Dapodik Menjadi Perhatian Bersama

Dalam sesi paparan, persoalan administrasi yang sering muncul di lapangan turut menjadi perhatian. Beberapa permasalahan yang disoroti meliputi data kepala sekolah yang belum mengalir ke Dapodik, ketidaksesuaian data dengan kondisi riil, serta riwayat penugasan kepala sekolah di Dapodik yang belum valid.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, operator SIASN pada BKD atau BKPSDM perlu memastikan bahwa dokumen keputusan PPK telah diunggah dan dilakukan peremajaan data melalui SIASN BKN. Langkah ini diperlukan agar informasi penugasan dapat diteruskan ke Dapodik.

Selain itu, diperlukan penyesuaian, verifikasi, dan validasi riwayat penugasan melalui fitur Manajemen Kepala Sekolah Aktif pada SIM KSPSTK. Proses tersebut bertujuan memastikan data periodisasi penugasan tercatat secara benar dan sesuai dengan dokumen resmi.

Ulfa menegaskan bahwa ketepatan data merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan administrasi pendidikan dan kepegawaian. Koordinasi antara dinas pendidikan, BKD atau BKPSDM, operator sekolah, serta instansi terkait menjadi faktor penting untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.

Memperkuat Profesionalisme Kepemimpinan Pendidikan

Paparan kebijakan penugasan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah dalam kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kepala SMA, SMK dan SLB ini memberikan bekal penting bagi para peserta untuk memahami perubahan regulasi sekaligus menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan sistem administrasi terbaru.

Bagi kepala sekolah, pemahaman tersebut tidak hanya bermanfaat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan kepastian dalam menjalankan amanah kepemimpinan di satuan pendidikan.

Kepala sekolah dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kinerja, mengembangkan kompetensi, serta memastikan seluruh administrasi kepegawaian dan kelembagaan berjalan tertib.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan kepala sekolah mengenai kebijakan penugasan kepala sekolah. Pada akhirnya, tata kelola jabatan yang profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu mendukung terwujudnya kepemimpinan sekolah yang berkualitas serta peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah.