Senin, 04-05-2026
  • Website Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan Sahabat
  • Website Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan SahabatWebsite Ardan Sirodjuddin menerima tulisan artikel Guru, Kepala Sekolah dan Praktisi Pendidikan dalam Kolom Tulisan Sahabat

Guru di Balik Bayang-Bayang Janji Bagian 2

Diterbitkan :

Ada satu hal yang sering kita lupa: profesi guru bukan hanya pekerjaan yang dilakukan dari jam 07.00 hingga 15.00. Guru adalah pekerjaan yang merangsek masuk ke setiap ruang kehidupan. Setelah jam pelajaran selesai, mereka masih menyusun perangkat ajar, mengoreksi tugas, memikirkan murid yang tiba-tiba jadi pendiam, mendampingi kegiatan ekstrakurikuler, dan di sebagian sekolah, menjadi panitia segala kegiatan—mulai dari lomba tujuh belasan sampai perayaan Maulid Nabi.

Tetapi di bangsa yang kadang terlalu mahir membuat ironi, profesi yang menuntut pengabdian sepanjang waktu itu justru dihargai sepotong upah yang bahkan tidak cukup untuk menyambung hidup dengan wajar.

Mari kita melompat lebih jauh—ke pelosok yang tak disinggahi sinyal telepon seluler. Di sana, seorang guru honorer harus menempuh perjalanan yang berat: naik motor melewati jalan berbatu, menyeberangi sungai kecil ketika musim hujan, atau bahkan berjalan kaki hampir dua jam demi bertemu murid-muridnya. Ia tiba dengan sepatu yang berlumur lumpur, lalu berdiri di depan papan tulis sambil tersenyum—seolah tidak ada beban di balik wajahnya.

Pak Bima adalah salah satu dari mereka. Ia mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan. Tidak ada toko buku di desanya. Tidak ada laboratorium IPA. Komputer yang dulu pernah dikirim sudah lama tak berfungsi. Tapi Pak Bima tetap membawakan pembelajaran berbasis proyek seperti yang diminta kurikulum terbaru—meski “produk akhirnya” hanya berupa poster sederhana di kertas karton bekas.

Ketika ditanya apa yang membuatnya tetap bertahan, ia menjawab tanpa menoleh, sambil menatap deretan meja kayu yang sebagian kakinya diganjal batu:

“Kalau bukan kita, anak-anak ini belajar dengan siapa?”

Jawaban itu bukan sekadar jawaban. Itu sumpah sunyi. Itu janji tanpa publikasi.

Dan bangsa yang besar seharusnya menaruh hormat paling tinggi pada janji-janji sunyi seperti itu.

Dalam dunia pendidikan kita, guru honorer sering kali menjadi penyangga lintas generasi. Mereka adalah alasan mengapa sekolah-sekolah tertentu masih hidup. Tetapi status mereka sering kali “gantung”—seperti layang-layang yang ditahan angin politik. Setiap ada pergantian pemimpin, aturan baru muncul, regulasi berubah, dan janji-janji pengangkatan kembali dilontarkan. Tetapi realisasi selalu lebih lambat daripada publikasi.

Istilah “guru honorer” sendiri sudah seperti label ketidakpastian. Ia tidak datang dari peraturan yang jelas. Ia lahir dari kebutuhan mendesak sekolah karena kekurangan guru ASN. Ketika pemerintah pusat membuka moratorium penerimaan pegawai, sekolah tetap butuh guru untuk mengajar. Maka kepala sekolah dan komite pendidikan mencari solusi dengan merekrut tenaga honorer.

Mereka bukan rekrutan liar. Mereka rekrutan untuk menyelamatkan sistem.

Namun setelah beberapa tahun, negara mulai kesulitan menangani jumlah honorer yang membengkak. Maka muncullah berbagai istilah baru: Tenaga Honorer K-II, PPPK, Non-Kategori, dan entah apa lagi sebutannya nanti.

Regulasinya berubah-ubah. Harapannya naik-turun. Nasibnya bergantung pada anggaran, kebijakan pusat-daerah, dan skor passing grade yang kadang tak mempertimbangkan pengalaman bertahun-tahun mengajar di pelosok.

Sungguh, perjalanan mereka seperti menunggu pintu yang terus berganti gembok.

Dan meski guru honorer menanggung beban yang besar, di sebagian tempat mereka justru diperlakukan seperti “pengurus kegiatan”. Setidaknya satu cerita umum selalu terdengar dari sekolah-sekolah: jika ada acara, guru honorer yang paling pertama diperintah; jika ada kesempatan kesejahteraan, mereka yang paling terakhir ditanya.

Ada kepala sekolah yang akan berkata, “Begini saja sudah syukur kamu dapat jam mengajar.” Sebuah kalimat yang terdengar seperti ucapan terima kasih terbalik: bukan penghargaan, tapi pengingat posisi sosial yang hendak membuat mereka tunduk.

Seolah mengajar adalah ucapan terima kasih kepada negara yang telah menyediakan papan tulis.

Padahal, papan tulis itu mereka beli sendiri.

Mungkin kita perlu kembali mengulang sejarah. Di masa awal kemerdekaan, guru adalah kaum yang dijunjung tinggi. Mereka bukan hanya pendidik, tetapi tokoh masyarakat, pemimpin moral, pencerah pemikiran, bahkan perintis pembangunan desa. Banyak di antara mereka menjadi motor perlawanan terhadap kebodohan yang sengaja dipelihara oleh kolonialisme.

Namun hari ini, sebagian guru—khususnya honorer—malah berjuang melawan kemiskinan yang dipelihara oleh birokrasi.

Seperti kata Bu Dewi,

“Kadang saya merasa berdiri di depan kelas dengan pakaian yang rapi, tetapi harga diri saya compang-camping.”

Kebijakan demi kebijakan dilahirkan. Di ruang rapat pemerintah, begitu banyak pembicaraan tentang pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Banyak dokumen menuliskan kata “transformasi” dan “reformasi”.

Namun jika kebijakan itu tidak menyejahterakan guru honorer, maka ia tidak lebih dari sekadar kata-kata indah pada kertas mewah.

Sementara di dunia nyata:

Guru masih berhutang di warung.Guru menunggu kabar dari dinas.Guru menatap kalender, mencari tanggal yang cocok untuk meminjam uang.

Betapa menyakitkan ketika profesi yang diharapkan mengubah nasib orang banyak malah sulit mengubah nasib pelakunya sendiri.

Perlahan-lahan, sebagian guru honorer mulai merasa malu pada diri mereka sendiri. Bukan karena profesinya tidak mulia, tetapi karena kehidupan mereka yang terus dalam batas wajar yang terlalu tipis. Mereka mulai bertanya: apakah pengabdian ini hanya akan berakhir pada daftar terima kasih di buku tahunan kelulusan?

Ada yang akhirnya putus asa lalu berhenti mengajar.

Ada yang berpindah profesi menjadi sales ponsel karena lebih menjanjikan.

Ada pula yang merantau menjadi buruh bangunan—di hari-hari ketika seharusnya ia bisa berdiri di depan siswa, mengajarkan ilmu.

Saat seorang guru memilih meletakkan spidolnya karena tidak lagi mampu bertahan hidup, pada saat yang sama sebuah masa depan anak bangsa ikut pudar.

Namun meski semua pahit itu menghantam, sebagian besar guru honorer tetap bertahan. Mereka melangkah ke sekolah setiap pagi, menyapa murid-muridnya dengan semangat yang tak pernah pudar. Karena ada satu hal yang tak pernah bisa dihilangkan dari seorang guru: keyakinan bahwa ilmu itu selalu lebih kuat daripada rasa putus asa.

Mereka menyadari bahwa profesi mereka bukan sekadar mencari nafkah. Mengajar adalah cara untuk meneruskan kehidupan. Menyalakan masa depan. Menjaga harapan.

Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan.

Yang mereka inginkan bukan pujian tanpa perubahan.

Yang mereka harapkan hanya satu: keadilan untuk masa depan profesi yang mereka cintai.

Mari kita lihat apa yang sesungguhnya menjadi luka terdalam dalam sistem pendidikan kita:

ketika profesionalisme dijadikan tuntutan, tetapi tidak dijadikan hak.

Guru harus berpendidikan minimal S1.Guru harus mengikuti pendidikan profesi.Guru harus lulus sertifikasi.Guru harus memiliki portofolio.

Guru harus memiliki akun belajar yang aktif dan selalu digunakan.Guru harus mengikuti pelatihan dan seminar—seringkali mengeluarkan biaya sendiri.

Tetapi ketika mereka mengetuk pintu hak yang seharusnya mengikuti profesionalisme itu… jawaban pemerintah hanya datang dalam bentuk rencana. Atau wacana. Atau pembahasan anggaran yang tak kunjung rampung.

Guru mengajarkan kejujuran kepada siswa.Tetapi janji pada guru sering kali tidak jujur.

Dalam struktur sosial bangsa ini, guru adalah aktor utama dalam pembangunan karakter. Namun di dalam struktur kebijakan, guru honorer lebih sering menjadi angka statistik.

Mereka ditempatkan di kotak-kotak kategori:

sudah linear atau belum

sudah ikut seleksi atau belum

sudah memenuhi passing grade atau belum

sudah masuk sistem atau masih nyasar di data

Kadang mereka merasa seperti sedang ikut permainan video yang terus naik level, tetapi hadiahnya tidak pernah benar-benar bisa dimenangkan.

Satu kali masih bisa bersabar.Dua kali masih bisa berharap.Namun jika berkali-kali, bahkan keajaiban pun lelah dipinta.

Hari Guru selalu dirayakan setiap tahun. Tetapi apakah itu benar-benar perayaan? Ataukah mekanisme untuk menenangkan hati para guru agar tidak menuntut terlalu keras? Karena setiap kali keluhan memuncak, tak lama kemudian akan datang momen selebrasi.

Dan kita tahu, selebrasi adalah cara paling halus untuk membuat seseorang merasa dihargai sementara kebutuhannya belum terpenuhi.

Tepuk tangan menggema.

Foto-foto penuh senyuman diunggah di media sosial.

Ucapan-ucapan manis dibacakan oleh siswa dan pejabat.

Namun esok hari, masalahnya tetap sama:

Guru kembali ke rumah dengan sepeda motor tua, mencari sisa-sisa semangat untuk bulan depan.

Sejumlah tokoh pendidikan pernah mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak pernah bisa melebihi kualitas guru. Dan kualitas guru tidak akan pernah bisa bertahan dalam sistem yang memperlakukan mereka secara tidak adil.

Guru bisa mengajar matematika dengan metode terbaik.Guru bisa membuat kelas literasi dengan kreativitas tinggi.

Guru bisa melahirkan siswa berprestasi.

Tetapi bagaimana mungkin guru bisa mengembangkan diri jika seluruh energi habis hanya untuk bertahan hidup?

Untuk berinovasi, seseorang harus bebas dari rasa lapar.

Untuk berpikir jernih, seseorang harus terlepas dari kecemasan dasar.

Guru tidak butuh kemewahan.Guru hanya butuh kepastian.

Kepastian untuk mengajar tanpa dihantui rasa takut akan kehilangan jam.

Kepastian untuk menghidupi keluarga tanpa bergantung pada belas kasihan.

Kepastian bahwa masa depan mereka tidak berakhir dalam status yang menggantung.

Sebuah bangsa yang ingin cerdas harus terlebih dahulu menghormati akal yang mencerdaskannya.

Bu Dewi pernah duduk termenung di depan papan tulis, melihat tulisan-tulisan muridnya. Ia berkata,

“Saya bangga pada murid-murid saya yang terus semangat belajar. Tapi saya selalu bertanya: apakah saya masih bisa bangga menjadi guru, kalau saya sendiri tidak pernah dianggap penting oleh negara?”

Pertanyaan itu seperti hentakan yang pelan tapi menghujam. Ia bukan keluhan yang cengeng. Ia adalah kritik dari orang yang mencintai profesinya terlalu dalam.

Tentu, cinta pada profesi harus tetap hidup. Tetapi cinta yang dibiarkan kelaparan akan mati oleh kenyataan.

Penulis : Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja