Berbincang Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Masa Depan Generasi (MDG)

Diterbitkan : Selasa, 7 Juli 2026

Ada dua hal yang kini sedang ramai dibicarakan di negeri ini. Yang satu bernama MBG: Makan Bergizi Gratis. Yang lain, mungkin jarang disadari namanya, adalah MDG: Masa Depan Generasi.

Keduanya terdengar mulia. Sama-sama menyangkut anak-anak. Sama-sama menyangkut harapan bangsa. Namun, dalam perjalanannya, keduanya seolah berjalan di dua jalur yang kadang saling menjauh.

Suara Ompreng Menggusur Buku

Dulu, jika ditanya apa fungsi sekolah, hampir semua orang akan menjawab: tempat mencari ilmu dan menempa budi pekerti. Sekarang, fungsinya bertambah secara drastis: pos logistik penyaluran makanan massal.

Program Makan Bergizi Gratis memang luar biasa masifnya. Dengan target menyasar lebih dari 82 juta jiwa anak sekolah di seluruh Indonesia, program ini berhasil menyatukan percakapan dari warung kopi di desa hingga ruang rapat di ibu kota. Tiba-tiba saja, kita semua menjadi ahli gizi. Ibu-ibu membandingkan kandungan protein. Bapak-bapak berdebat soal cara mengatasi kekurangan gizi. Anak-anak pun hafal menu: hari ini ayam, besok ikan, lusa sayur.

Bagi kami para guru, ini memberi “kenaikan pangkat” yang tak terduga. Tanpa ijazah baru, tanpa tunjangan tambahan, tanpa pelatihan khusus, kami mendadak menjadi pengawas, pencatat, bahkan penanggung jawab logistik barang. Kepala sekolah yang dulunya sibuk memikirkan bagaimana agar anak pandai membaca dan mengasah literasi—yang skor PISA Indonesia-nya masih terpuruk di peringkat bawah global—kini lebih fasih menghitung ompreng.

Wadah makan seng berbentuk kotak militer itu tidak boleh hilang satu pun. Padahal, ompreng itu adalah aset bisnis milik pihak SPPG. Mengapa justru sekolah dan guru yang direpotkan setengah mati untuk menghitung jumlahnya setiap hari? Jika jumlahnya kurang atau ada yang rusak, sekolah wajib menggantinya dengan harga yang sudah ditetapkan. Ini bukan urusan wadah plastik sekali pakai, melainkan aset vendor luar yang harus dijaga ketat seolah-olah barang berharga milik sekolah sendiri. Buku-buku di perpustakaan boleh berdebu dan usang, tetapi ompreng besi ini harus berkilap tanpa cacat.

Perubahan ini terjadi begitu cepat, seperti angin yang datang tiba-tiba. Tidak ada yang salah dengan niatnya. Siapa yang tidak senang melihat anak yang tadinya datang dengan perut kosong, kini bisa duduk tenang dan makan kenyang?

Tapi, di balik kebahagiaan itu, ada pertanyaan yang mengganjal: Apakah sekolah masih menjadi tempat utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau perlahan berubah menjadi dapur umum raksasa tempat ompreng resmi menggusur buku?

Dapur MBG Membakar Dapur MDG

Ini bagian yang membuat kita tertegun dan berpikir panjang.

Sudah berapa lama kita mengajukan perbaikan puluhan ribu ruang kelas yang rusak berat di negeri ini? Sudah berapa tahun kita menunggu perpustakaan yang diisi buku baru? Sudah berapa kali kita memohon agar nasib guru bisa sedikit lebih terjamin?

Jawaban yang sering terdengar manis namun pahit: “Anggaran terbatas. Mohon bersabar.”

Namun, begitu program Makan Bergizi Gratis hadir, anggaran yang konon “terbatas” itu mendadak melimpah ruah hingga menyentuh angka Rp71 triliun untuk tahap awal saja. Dana mengalir deras tanpa sumbatan. Tetapi perlu diketahui: dapur penyiapan makanan bukan milik sekolah. Ia dikelola oleh lembaga eksternal atau SPPG yang berafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Di sanalah makanan dimasak, sebelum dibawa ke sekolah-sekolah.

Peralatannya lengkap, terawat, mewah, dan dananya tersedia tanpa banyak hambatan. Spanduk dipasang megah. Semua bergerak secepat kilat. Ketika “Dapur MBG” ini menyala dengan api yang begitu besar dan didanai tanpa batas, ia seolah-olah sedang membakar “Dapur MDG”—dapur kesejahteraan para guru honorer dan anggaran fasilitas belajar yang selama ini dibiarkan mati suri.

Kita jadi belajar satu hal baru tentang cara kerja birokrasi: Anggaran itu sebenarnya tidak pernah hilang. Ia hanya tak punya hati. Ia akan mudah keluar jika menyukai sebuah proyek politik yang seksi. Ia akan sulit muncul jika dianggap sebagai beban rutin yang kurang menarik.

Maka muncullah ironi yang menyedihkan: Dinding kelas retak dan atap bocor dibiarkan bertahun-tahun atas nama keterbatasan dana, tapi dapur milik pihak luar harus beroperasi sempurna dengan logistik tanpa batas. Buku pelajaran lama dibiarkan usang, tapi ompreng bisnis milik vendor harus dihitung dengan teliti agar tidak ada yang hilang. Dapur rumah tangga guru yang mengajar bertahun-tahun kelaparan karena honor yang seret, sementara urusan logistik makanan di sekolah harus terjamin rapi.

Apakah memberi makan anak itu salah? Tentu tidak. Tapi ini membuat kita bertanya: Apakah memelihara perut kini dianggap jauh lebih penting daripada memelihara akal?

Sampah MBG versus Sampah MDG

Ada ungkapan bijak: “Manusia tidak hidup hanya dari nasu semata.”

Program ini berusaha memastikan makanan itu ada. Bagus. Tapi, apakah makanan itu selalu bisa dimakan?

Di banyak sekolah, kini lahirlah pemandangan baru yang memilukan: tempat sampah yang penuh sesak dengan sisa makanan. Ironisnya, di tengah negara yang menyandang predikat salah satu penghasil sampah makanan (food waste) terbesar di dunia, program ini justru berisiko menambah panjang daftar tersebut. Ada sayur olahan MBG yang terasa pahit di lidah anak kota yang terbiasa dengan rasa gurih. Di sudut lain, ada menu makanan instan modern yang justru terasa asing bagi lidah anak desa yang terbiasa dengan pangan lokal segar.

Kami para guru berusaha menasihati: “Jangan dibuang, ini makanan bergizi dan mahal harganya, dibiayai uang pajak!”

Namun anak-anak menjawab dengan kejujuran yang tak bisa dibantah: “Maaf Bu, kami memang masih belum kenyang, tetapi lidah kami tidak bisa dipaksa.”

Jawaban polos itu seketika menampar kita. Di satu sisi, ada “Sampah MBG” berupa tumpukan nasi dan lauk bergizi murni yang terbuang sia-sia ke tong sampah karena pemaksaan selera yang seragam dari pusat. Di sisi lain, ada “Sampah MDG” yang jauh lebih mengerikan: potensi rusaknya masa depan generasi akibat waktu belajar yang terbuang percuma hanya untuk mengantre logistik, mengurus administrasi ompreng, membuat laporan harian, hingga mendesain infografis publikasi.

Sekarang, mading dan grup WA komunikasi sekolah dipenuhi riuh oleh flyer megah “MBG Today” yang menginfokan menu harian. Tragisnya, pamflet digital MBG Today ini jauh lebih bersinar dan mengalahkan flyer informasi “MDG Today”. Info tentang prestasi akademik dan pengumuman ekstrakurikuler kini tenggelam. Info ekskul resmi kalah telak oleh informasi sekul (nasi).

Gizi tidak hanya soal hitung-hitungan angka kalorimetri di atas kertas kementerian. Ia juga soal selera, budaya, dan kebiasaan yang tumbuh turun-temurun. Lidah anak di Jawa belum tentu sama dengan lidah anak di Papua atau Sumatra. Tabel gizi yang paling canggih pun tidak bisa memaksa rasa. Akhirnya, ketika makanan dibuang dan esensi belajar dikesampingkan demi sibuk mengurus administrasi ompreng milik rekanan bisnis, kita sedang menumpuk dua jenis sampah sekaligus di halaman sekolah kita.

Dua Relawan, Dua Dunia

Ada satu hal lagi yang membuat hati terasa perih, dan ini yang paling terasa kontras di depan mata. Di lapangan, kita mengenal dua kelompok yang sama-sama menyandang gelar “relawan”.

Pertama, ada relawan MBG: mereka yang bekerja di dapur penyiapan dan mengantarkan makanan. Mereka mengenakan kaos seragam bertuliskan jelas tugas mereka,”relawan MBG”.

Kesejahteraan mereka diatur dengan standar operasi yang jelas, ditopang dana segar, dan nilainya dianggap layak untuk ukuran pekerja lapangan.

Kedua, ada relawan MDG: sebuah sebutan halus yang sering dipaksakan pada guru honorer. Mereka yang sudah mengabdi belasan tahun, datang pagi-pagi buta, mengajar dengan sepenuh hati, dan bertanggung jawab membentuk masa depan akal anak bangsa. Namun kesejahteraan mereka? Sangat jauh dari kata manusiawi. Masih banyak guru honorer di daerah yang menerima honor Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan—sebuah angka yang bahkan tidak cukup untuk membeli paket kuota internet belajar, apalagi untuk menghidupi keluarga.

Keduanya sama-sama disebut relawan. Keduanya sama-sama bekerja untuk anak bangsa. Yang satu menjaga agar perut tidak kosong hari ini. Yang lain menjaga agar pikiran tidak kosong demi masa depan nanti. Namun perlakuan sistem terhadap keduanya terasa bagaikan langit dan bumi. Anggaran logistik makanan cair lancar jaya, sedangkan hak guru honorer harus melewati dinding birokrasi yang tebal dan berbelit-belit.

Sebuah bangsa yang waras harusnya tahu: perut yang kenyang tanpa pikiran yang terdidik hanya akan melahirkan generasi yang pandai mengonsumsi tetapi gagap berinovasi. Sebaliknya, pendidikan yang tinggi namun disertai rasa lapar dan ketidakpastian nasib para pendidiknya juga mustahil bisa melompat maju.

Jangan sampai kita terlalu sibuk memastikan makanan di dapur matang sempurna, sampai kita lupa bahwa masa depan pendidikan kita sedang terbakar habis.

Penutup: Mencari Keseimbangan

MBG itu baik. Sangat baik. Niatnya datang dari hati yang mulia untuk mengentaskan tengkes (stunting) dan kemiskinan. Tapi, jangan sampai hanya sebagai kosmetik politik yang mengorbankan pilar substansial bangsa.

Kita harus ingat: Masa depan generasi tidak hanya dibangun dari apa yang ada di dalam ompreng MBG. MDG dibangun dari apa yang ada di dalam buku, di dalam perpustakaan, di dalam kelas yang nyaman, dan di dalam hati guru-guru yang dihargai secara martabat dan materi.

Jangan sampai kelak kita menjadi bangsa yang penduduknya berbadan sehat, tegap, dan kuat, tapi akalnya kerdil karena sekolahnya ambruk dan gurunya miskin terabaikan.

MBG dan MDG keduanya harus berjalan beriringan. Makanan harus ada, tapi ilmu juga harus ada. Perut harus kenyang, tapi pikiran harus terang. Karena pada akhirnya, kita tidak hanya ingin melahirkan generasi yang sekadar tidak kelaparan. Kita ingin melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bebas berpikir. Itulah masa depan yang sesungguhnya.