Sekolah negeri sejak lama diposisikan sebagai simbol pendidikan inklusif dan akses publik yang adil. Ia dirancang sebagai pengangkat mobilitas sosial serta ruang netral bagi pembentukan identitas kebangsaan. Namun kini, bayangan ideal itu perlahan mulai pudar. Di berbagai wilayah Indonesia, sekolah dasar negeri sepi peminat, bahkan dalam beberapa kasus hanya memiliki satu hingga lima murid baru. Sementara itu, sekolah swasta—khususnya yang berbasis agama seperti madrasah unggulan, sekolah Islam terpadu, dan pesantren modern—justru menjadi incaran utama para orang tua.
Tulisan ini lahir dari pengalaman penulis membaca sebuah berita dari media online Tribunnews Banyumas yang terbit 12 Juni 2025. Di dalamnya dijelaskan bahwa sejumlah SD negeri di Banyumas tidak mendapat murid baru saat proses penerimaan siswa baru (SPMB). Ini tentu mengejutkan, tetapi bukan fenomena baru. Beberapa tahun lalu, saat penulis menghadiri acara in-house training di sebuah sekolah negeri, seorang pejabat dari dinas pendidikan menyampaikan bahwa seluruh anaknya bersekolah di sekolah swasta. Pernyataan tersebut sontak menimbulkan pertanyaan di benak penulis: jika seorang pejabat pendidikan saja tidak yakin pada sekolah negeri, bagaimana mungkin masyarakat akan percaya?
Sebagai seseorang yang tumbuh di masa ketika sekolah negeri adalah kebanggaan, saya merasa ada sesuatu yang salah jika kini sekolah negeri justru sepi dan dianggap tidak cukup menjanjikan. Penulis tidak sedang menuduh sekolah swasta mengambil alih peran negara. Sebaliknya, saya sangat mengapresiasi tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada sekolah swasta, terutama yang mampu menjawab harapan orang tua akan pendidikan bermutu dan bermakna. Namun, di balik itu ada keprihatinan: apakah sekolah negeri benar-benar mulai kehilangan kepercayaan publik?
Meski demikian, perlu diakui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama. Alasannya sederhana: sekolah negeri gratis, mudah dijangkau, dan tersedia hampir di semua daerah. Artinya, fenomena migrasi ke sekolah swasta masih terbatas di wilayah perkotaan atau daerah dengan ketersediaan dan akses ekonomi yang mendukung. Meski begitu, ini tetap menjadi sinyal penting bahwa sedang terjadi perubahan sosial dalam cara masyarakat memandang pendidikan.
Yang bergeser sebenarnya bukan hanya soal fisik bangunan atau jumlah guru, tetapi makna pendidikan itu sendiri. Masyarakat kini tidak hanya ingin anaknya cerdas, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual yang kuat. Banyak orang tua merasa sekolah negeri belum cukup menyediakan ruang untuk itu. Frank Dobbin, seorang sosiolog, menjelaskan bahwa institusi publik bertahan bukan karena sekadar fungsional, tapi karena bisa mempertahankan legitimasi di mata masyarakat. Maka jika sekolah negeri tidak bisa dipercaya sebagai tempat menanamkan nilai dan karakter, ia perlahan akan ditinggalkan.
Di sinilah muncul konsep “masyarakat reflektif” dari Anthony Giddens. Masyarakat modern tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan pertimbangan yang terus diperbarui. Orang tua hari ini lebih sadar, kritis, dan ingin pendidikan yang sesuai dengan nilai mereka. Mereka membandingkan, berdiskusi, dan mengevaluasi pilihan sekolah secara berulang. Dalam konteks ini, banyak keluarga kelas menengah kini cenderung memilih sekolah yang mereka anggap lebih mampu menjawab kebutuhan moral dan spiritual.
Tumbuhnya kelas menengah di Indonesia menjadi bagian penting dari perubahan ini. Mereka punya daya beli, informasi, dan harapan tinggi pada masa depan anak. Pendidikan bagi mereka bukan sekadar kewajiban, tapi strategi membangun masa depan anak secara holistik. Ini sejalan dengan gagasan Pierre Bourdieu tentang “modal budaya” — bahwa pendidikan adalah warisan nilai, kebiasaan, dan sikap hidup yang menunjang posisi sosial. Maka tidak heran jika banyak dari mereka memilih sekolah berbasis agama karena dianggap dapat memperkuat nilai religius dan moral anak.
Steven Brint memperkuat analisis ini dengan menyatakan bahwa pilihan sekolah juga adalah strategi sosial. Orang tua kelas menengah memilih sekolah yang bisa menjauhkan anak dari lingkungan yang dianggap “kurang mendukung”, dan mendekatkannya pada lingkungan yang dianggap “aman secara moral”. Maka sekolah swasta berbasis agama menjadi tempat ideal karena menjanjikan kedisiplinan, kontrol sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang kuat.
Ironisnya, sekolah negeri terlihat berjalan seperti biasa, seolah tak terganggu oleh perubahan ini. Mereka tetap menjalankan rutinitas birokratis tanpa refleksi yang cukup. Konsep “isomorfisme” dari DiMaggio & Powell menjelaskan bagaimana institusi seperti sekolah cenderung mengikuti pola dan prosedur lama, tanpa menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Padahal, yang dibutuhkan saat ini adalah inovasi, keberanian untuk berubah, dan kesediaan membuka ruang nilai.
Sekolah negeri masih punya harapan, asal berani berubah. Tidak harus menjadi sekolah agama, tapi bisa menciptakan lingkungan nilai yang inklusif dan spiritual. Misalnya dengan menghadirkan program Jumat Spiritual: siswa membaca kitab suci sesuai agama masing-masing, melakukan refleksi moral, atau salat duha bersama. Di samping itu, sekolah bisa membuat gerakan sosial seperti Jumat Berbagi, honesty club, mentoring karakter oleh siswa senior, hingga kelas refleksi. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tapi wadah menanamkan karakter yang hidup dalam keseharian.
Solusi ini bisa diperkaya dengan pendekatan teori AGIL dari Talcott Parsons. Menurut AGIL, institusi sosial akan bertahan jika mampu menjalankan empat fungsi utama: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai. Sekolah negeri bisa beradaptasi dengan harapan masyarakat melalui program spiritual inklusif. Tujuan pendidikan perlu diselaraskan dengan pembentukan karakter, misalnya proyek nilai seperti kejujuran dan empati setiap semester. Untuk integrasi, sekolah dapat membentuk dewan nilai yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam merancang kegiatan bermakna. Sementara untuk pemeliharaan pola, kebiasaan seperti salam pagi, jurnal reflektif, dan mentoring nilai dapat membentuk budaya sekolah yang lebih hidup dan manusiawi.
Fenomena berpindahnya murid dari sekolah negeri ke sekolah swasta berbasis agama adalah cermin dari pergeseran nilai dalam masyarakat kita. Ini bukan soal sekolah mana yang lebih baik, tetapi siapa yang paling dipercaya menjawab harapan orang tua dan anak-anak hari ini. Sekolah negeri harus kembali jadi institusi yang hidup, bernilai, dan dipercaya. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk mendengarkan perubahan zaman dan menjawabnya dengan hati.
Semoga tulisan ini menjadi refleksi kecil bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum atau angka-angka, melainkan tentang membangun harapan kolektif akan masa depan yang lebih baik bagi semua anak bangsa.
Penulis : Ibnu Rofik, Guru SMAN 1 Belik Pemalang
