Guru di Balik Bayang-Bayang Janji Bagian 1

Setiap 25 November, kita memperingati Hari Guru Nasional dengan penuh khidmat. Di halaman-halaman sekolah berkibar ucapan terima kasih dan hormat kepada para pendidik. Upacara berlangsung dengan barisan siswa yang rapi, pidato penuh puja-puji dari pejabat daerah, dan spanduk bergambar wajah guru dengan senyum lebar seakan semua baik-baik saja. “Guru Hebat, Indonesia Kuat,” demikian sebuah slogan besar dipajang di depan kantor dinas, seolah kata-kata itu mampu menjadi mantra yang dapat mengubah nasib pendidikan bangsa dalam semalam.

Namun, di balik gegap gempita itu, ada kenyataan yang tak pernah benar-benar ikut diperingati: ruang kelas yang hampir roboh, buku pegangan yang harus bergantian, hingga kesejahteraan guru honorer yang masih terombang-ambing seperti perahu kecil melawan gelombang takdir yang tak kunjung bersahabat.

Di sebuah SMP di sebuah kabupaten kecil yang namanya jarang muncul di berita—meski sekolah-sekolahnya ikut menopang masa depan republik—Bu Dewi duduk di ruang guru yang pencahayaannya redup. Ia sibuk menata berkas nilai, sebagian sudah lusuh karena sering dipindah-pindah. Sudah sebelas tahun ia mengajar, hampir tanpa absen, kadang harus berjalan cukup jauh saat motornya rusak. Ia hafal semua nama muridnya, hafal bakat mereka, hafal masalah keluarga sebagian dari mereka. Tapi sampai hari ini, ia belum hafal bagaimana caranya agar statusnya berubah menjadi ASN. Karena meski ia guru, ia tetap tidak bisa “mengajar” nasibnya sendiri.

“Anak saya ingin kuliah, Pak. Saya menabung pelan-pelan,” ujarnya suatu sore, sementara ia tetap tersenyum ramah pada siswa yang meminta tanda tangan untuk laporan kegiatan. “Sedangkan saya? Sudah sebelas tahun mengabdi sebagai guru honorer. Honor saya masih di bawah UMR. Saya terus menunggu… dan menunggu.” Suaranya lirih, seperti setiap kata keluar dengan beban yang ikut menekan dada.

Suami Bu Dewi hanyalah buruh harian lepas. Terkadang ada pekerjaan, lebih sering tidak. Maka penghasilan dari mengajar itu bukan sekadar pendapatan tambahan; itu penopang utama. Namun meski beban ekonomi menumpuk, ia tak pernah sekalipun mengurangi rasa sayangnya pada profesi yang disebutnya sebagai “panggilan jiwa”.

Kisah seperti Bu Dewi bukanlah satu-dua. Ia adalah satu titik dari potret besar bernama pendidikan Indonesia. Data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memperkirakan bahwa 1,75 juta guru di Indonesia berstatus honorer: lebih dari 52 persen dari total guru di sekolah negeri. Ironisnya, merekalah yang paling banyak mengisi ruang kelas, khususnya di daerah yang kekurangan ASN.

Menurut survei IDEAS, 74 persen guru honorer menerima upah di bawah UMR. Jika dihitung rata-rata per bulan, ada yang hanya menerima Rp300 ribu—Rp700 ribu. Dalam kurun satu tahun, jumlah itu mungkin bahkan belum cukup untuk membayar iuran pendidikan anak mereka sendiri.

Mereka inilah para guru yang menjadi fondasi, bukan pelengkap. Tanpa mereka, sekolah-sekolah di daerah akan lumpuh. Tetapi, teks-teks kebijakan seolah lupa menuliskan nama mereka di daftar prioritas.

Negeri ini terjangkit paradoks yang menggelikan:

Guru diminta menjadi matahari yang menerangi masa depan, tetapi tidak diberi energi untuk terus bersinar.

Guru diminta menjadi pilar moral bangsa, tetapi tidak diberi perlindungan ketika menghadapi kekerasan atau kriminalisasi dari pihak yang tak paham pendidikan.

Guru diminta profesional, tetapi status kerjanya ambigu seperti bayang-bayang yang tak jelas wujudnya.

Guru diminta inovatif, tetapi kesejahteraannya anemia, sehingga pikiran mereka hari-hari hanya terpaku pada “besok anak makan apa?”.

“Saya melihat setiap hari kerja keras guru honorer,” kata Bapak Hadi, Kepala SMP Negeri di Kabupaten X—tempat Bu Dewi mengajar. “Jam mengajar sama, tanggung jawab sama, bahkan beban administrasinya kadang lebih rumit dari guru ASN. Tapi honor dan status tidak sama. Ini membuat sekolah seolah memikul utang moral yang tidak bisa kami lunasi.”

Ia menghela napas panjang sebelum menambahkan, “Kalau mereka terus merasa dipinggirkan oleh sistem, motivasi mengajar pun terancam runtuh. Pada akhirnya, yang paling rugi adalah masa depan anak-anak.”

Dalam satu kalimat, persoalan ini bukan hanya tentang honor, melainkan nasionalisme pendidikan:

Jika guru dibuat tidak sejahtera, bagaimana mungkin mereka bisa mencerdaskan kehidupan bangsa?

Namun seperti sudah jadi tradisi, setiap Hari Guru kita sering berpesta pujian. Anak-anak membacakan puisi indah tentang pengorbanan guru, sering kali sambil menahan tawa gugup karena menghafalnya mendadak. Sementara yang dikorbankan itu sendiri duduk di bangku kecil di pinggir upacara, menatap gaji bulan depan yang belum jelas kapan cair.

Para pejabat naik podium, menyampaikan retorika standar:

“Teruslah mengabdi, tanpa pamrih!”

Kalimat yang paling sering keluar dari mereka yang hidupnya justru penuh pamrih jabatan.

Guru dituntut ikhlas. Tapi keikhlasan itu tetap butuh uang bensin untuk ke sekolah. Butuh kuota internet untuk membuat perangkat ajar digital. Butuh sepatu yang layak agar tidak malu ketika menjadi teladan siswa. Butuh makan tiga kali sehari untuk tetap bugar saat mengajar.

Manusia tetap manusia, walau profesinya mulia.

Pada hari itu, para guru menerima tepuk tangan sejenak. Namun keesokan harinya, takdir kembali berjalan seperti biasa: buku pelajaran usang, ruang kelas bocor jika hujan deras, honor harian yang lebih kecil daripada harga selembar spanduk perayaan Hari Guru.

Pendidikan memang fondasi bangsa. Tetapi saat ini, fondasi itu tidak hanya retak—melainkan kian keropos karena ketidakadilan struktural. Di kota-kota besar, guru mulai terbiasa dengan penilaian berbasis angka, aplikasi serba digital, dan pelatihan yang rutin. Tapi di pelosok, guru masih bertahan dengan papan tulis yang catnya mengelupas dan meja yang goyang ketika murid menulis terlalu semangat.

Dan jangan lupakan kurikulum yang terus berubah seperti cuaca politik. Guru honorer—yang sering kali tidak memiliki akses pelatihan memadai—dipaksa mengejar perubahan demi perubahan, hanya agar dokumentasi mereka tidak dianggap “tidak lengkap”.

Di balik semua itu, pertanyaan terus bergema:

Dalam sistem yang dibanggakan sebagai pendidikan masa depan ini, tempat guru honorer berada di sebelah mana?

Di awal bab? Di catatan kaki? Ataukah tidak tercatat sama sekali?

Ada satu kegelisahan yang puluhan tahun tidak pernah benar-benar mendapatkan jawaban. Guru honorer tidak pernah kekurangan semangat untuk mengabdi, tetapi justru sering kelebihan rasa cemas.

Mereka cemas jika sekolah mengurangi jam mengajar.

Cemas jika ada aturan baru—yang mereka tak sempat pelajari—datang mendadak.

Cemas jika sekolah digabung atau ditutup.

Cemas jika wajah mereka tidak masuk daftar penerima insentif daerah.

Cemas jika mereka terlalu jago mengajar, lalu dianggap “membahayakan” ego guru senior yang punya status ASN.

Mengabdi dalam kecemasan adalah bentuk perjuangan yang jarang dipahami publik.

Di balik perjuangan itu, ada kisah-kisah kecil yang tak pernah masuk pidato Hari Guru:

Seorang guru honorer menjual martabak mini sepulang sekolah.

Seorang guru honorer menjadi ojek online di malam hari.

Seorang guru honorer mengajar sambil menggendong anaknya karena tak mampu membayar biaya penitipan.

Seorang guru honorer berpura-pura kenyang ketika seorang murid mengajaknya makan siang bersama.Mereka adalah penyelenggara literasi sambil melawan kemiskinan.

Pendidik yang mengubah hidup siswa sambil terus bertahan dari tekanan hidup.

Pejuang yang tidak dilatari panggung besar, tetapi ruang kelas kecil yang kerap dilupakan.

Dan ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, jangan lupa bahwa masa depan bangsa itu berada beberapa meter di depan papan tulis, mendengarkan seorang guru—yang mungkin honor bulanannya tidak sebesar uang jajan anak pejabat.

Bu Dewi pernah mengatakan hal yang tampaknya sederhana, tapi sarat makna:

“Saya selalu bilang pada murid-murid, pendidikan itu bisa mengubah nasib. Saya hanya berharap, nasib saya juga bisa berubah karena pendidikan ini.”

Kalimat yang lahir dari seorang guru yang setia mendoakan keberhasilan orang lain, sambil tetap ragu terhadap keberhasilan nasibnya sendiri.

Penulis : Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja