Liburan, Study Banding ke Cina: Menonton Dracin

Libur semester selalu punya irama yang aneh bagi seorang guru. Tubuh di rumah, pikiran masih di kelas. Maka, tak seperti pegawai instansi lain, saya mengisi sela-sela liburan dengan sesuatu yang kelihatannya sepele: tetap di rumah, membaca, dan menonton dracin—drama Cina.

Kungfu, legenda, intrik kekuasaan, dan kini adegan-adegan modern yang melompat tanpa rasa bersalah dari dunia silat ke laboratorium kecerdasan buatan. Pendekar dengan jurus ribuan tahun berdampingan dengan algoritma, chip, dan kecerdasan buatan. Aneh, tapi laku keras. Dunia menontonnya. Saya salah satu konsumennya—dari Ajibarang, Indonesia.

Saya menontonnya sambil rebahan. Kopi sudah dingin. Kepala masih penuh rapor, e-kinerja, administrasi, dan wajah murid-murid yang semester lalu lebih akrab dengan layar daripada lapangan. Anak diminta bergerak sedikit saja: berat. Mager bukan sekadar istilah, tapi telah menjadi kebiasaan kolektif di banyak sekolah.

Justru di situ saya tersentak.

Dracin bukan sekadar hiburan. Ia adalah keberanian budaya. Cina mengolah tradisi bukan sebagai fosil museum, tapi sebagai energi masa depan. Legenda diproduksi ulang, dikemas modern, dijual global, dan dibanggakan. Negara hadir sebagai orkestrator, industri bergerak, publik membeli dengan penuh kesadaran.

Di layar, saya melihat satu hal yang konsisten: keberanian memutus kebiasaan lama demi tujuan baru, meski tak selalu nyaman.

Disiplin Bukan Hanya Kata

Di sela-sela episode, ingatan saya melompat ke sebuah kebijakan yang pernah ramai diberitakan: larangan murid SD hingga SMA membawa ponsel ke sekolah di Cina. Bukan imbauan. Bukan edaran bernada lunak. Larangan. Titik.

Lebih jauh, ada instruksi tegas agar murid wajib bergerak—lari pagi, olahraga harian, memotong ketergantungan layar dan budaya malas gerak. Tak ada seminar nasional. Tak ada jargon pedagogik berlembar-lembar. Kebijakan itu berjalan sebagai koreksi kebiasaan, bukan sebagai proyek pencitraan.

Sebagai guru, refleks saya bekerja: membandingkan.

Di sekolah kami, larangan HP sering berakhir sebagai baliho. Program olahraga pagi hidup sebentar, lalu mati pelan-pelan—dikalahkan rapat, cuaca, jadwal padat, atau alasan yang terdengar sangat rasional. Semua sepakat itu baik, tapi semua juga punya alasan untuk menundanya.

Bukan karena guru tak peduli.

Melainkan karena sistem kita mendidik untuk menunggu, bukan untuk bertindak.

Di dracin, negara tidak menunggu kesiapan semua pihak. Ia mengatur ritme, lalu memaksa kebiasaan baru tumbuh. Sakit di awal, terbiasa di akhir.

Regulasi: Tegas di Atas Kertas, Lunak di Tindakan

Di titik ini, kegelisahan saya masuk ke wilayah yang lebih sunyi: regulasi pendidikan Indonesia.

Kita bukan negara miskin aturan. Justru sebaliknya. Kita kaya regulasi. Undang-undang, peraturan pemerintah, permendikbud, permendikdasmen, juknis, surat edaran—semuanya ada. Lengkap. Indah. Rapi.

Masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, tetapi pada ketidaksetiaan menjalankannya.

Ambil satu contoh yang sangat dekat dengan dunia saya: penugasan guru sebagai kepala sekolah. Aturannya tegas. Masa jabatan dibatasi. Regenerasi dijanjikan. Profesionalisme dijunjung. Kepemimpinan sekolah diposisikan sebagai tugas, bukan hak milik.

Namun di lapangan, delapan tahun terasa singkat. Lalu diperpanjang. Lalu dicari celah. Lalu dibungkus dengan frasa sakti: kebutuhan daerah, belum ada pengganti, demi stabilitas sekolah.

Tak ada yang merasa melanggar.

Semua merasa sedang menyelamatkan sistem.

Di situlah regulasi tidak mati—ia ditidurkan dengan sopan.

Hal serupa terjadi di banyak lini pendidikan. Kurikulum berubah, tapi pelatihan setengah hati. Asesmen dirancang humanis, tapi praktiknya tetap menghukum. Beban administrasi dikurangi di pidato, tapi bertambah di aplikasi. Guru diminta inovatif, tapi dimiskinkan ruang eksperimentasi.

Regulasi berjalan, tapi roh konsistensinya bocor di tengah jalan.

Negara yang Gemar Menegosiasikan Aturan

Dracin itu kembali menjadi cermin.

Bukan karena Cina sempurna—tidak.

Melainkan karena mereka relatif konsisten antara aturan dan konsekuensi.

Di sana, korupsi dianggap pengkhianatan terhadap negara. Hukumannya keras, bahkan ekstrem. Di sini, korupsi sering dipahami sebagai penyakit kronis: tidak disukai, tapi dimaklumi. Diobati seperlunya. Asal jangan terlalu gaduh.

Di sana, aturan dibuat untuk ditegakkan.

Di sini, aturan sering dibuat untuk dinegosiasikan.

Bukan karena kita jahat.

Melainkan karena kita terlalu nyaman hidup di wilayah abu-abu: antara pasal dan praktik, antara idealisme dan kompromi, antara regulasi dan realitas politik.

Pendidikan ikut mewarisi budaya itu. Akhirnya, sekolah menjadi ruang latihan kompromi sejak dini—bukan latihan keteguhan nilai.

Epilog di Akhir Episode

Episode terakhir dracin selesai. Layar saya mati. Kopi tinggal ampas. Tapi kegelisahan itu belum padam.

Mungkin masalah pendidikan kita bukan kekurangan inovasi.

Bukan pula kekurangan regulasi.

Barangkali masalah kita adalah kelebihan toleransi terhadap pelanggaran kecil yang dibiarkan menumpuk, lalu dianggap lumrah.

Dan mungkin, seperti dracin yang terasa liar dan kadang “tidak masuk akal”, pendidikan kita juga butuh keberanian serupa:

berani menegakkan aturan apa adanya,

tanpa negosiasi,

tanpa basa-basi,

tanpa dalih yang terlalu manusiawi untuk sebuah sistem.

Karena pendidikan, pada akhirnya, bukan tentang seberapa indah pasal ditulis,

melainkan seberapa jujur ia dijalankan—

bahkan ketika tidak ada kamera,

tidak ada seminar,

dan tidak ada yang menonton.

Ajibarang, 21 Desember 2025

Penulis : Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja