Erosi Akal Budi: Ketika Guru Terperangkap Kultus Digitalisasi

“Guru harus terus belajar.” Di ruang-ruang kultural kita, kalimat ini telah mengalami sakralisasi. Ia menjadi sejenis mantra yang dirapalkan dalam ritus seminar, manifesto politik pejabat, hingga spanduk-spanduk seremonial Hari Guru.

Kalimat itu ditiupkan ke udara seolah menjadi satu-satunya jimat instan penolak bala keterpurukan bangsa. Sebuah dogma yang tak boleh digugat; menyangkalnya adalah bid’ah terbesar dalam teologi pendidikan kita.

Namun, di balik riuh rendah korus tersebut, ada paradoks yang sengaja disenyapkan: Mengapa setelah puluhan tahun mantra ini diulang-ulang, tradisi intelektual guru tetap menjadi fajar yang tak kunjung menyingsing?

Jika kesadaran itu fungsional, mengapa rak buku di ruang guru lebih sering sunyi dan berdebu? Mengapa pelatihan berubah fungsi menjadi sekadar perburuan stempel, bukan oase ilmu? Mengapa ruang guru lebih bising oleh kecemasan deadline unggahan aplikasi ketimbang dialektika teks bacaan?

Masalahnya bukan pada defisit kemauan guru. Kita hanya sedang menyaksikan sebuah era di mana “agama administrasi” bercukur dan berganti rupa menjadi “berhala digitalisasi”, melakukan kanibalisme terhadap makna hakiki pendidikan.

Kuda Pacu di Atas Treadmill Aplikasi

Dalam diskursus pengembangan manusia, pertumbuhan membutuhkan tiga pilar yang utuh: motivasi, kesempatan, dan dukungan struktural. Sayangnya, sistem kita mengidap rabun jauh; ia hanya obsesif membakar aspek pertama. Guru terus-menerus dibombardir oleh imperatif moral: “Guru harus kreatif! Guru harus inovatif! Guru harus belajar seumur hidup!”

Seolah-olah motivasi adalah sumbu abadi yang tak akan pernah habis abu. Seolah-olah dengan pekikan yang nyaring, tembok-tembom kebodohan akan runtuh seketika.

Sementara itu, dua pilar lainnya—kesempatan dan dukungan—dieliminasi menjadi barang mewah yang utopis. Akibatnya, guru dikutuk seperti kuda pacu yang dipaksa berlari di atas treadmill birokrasi: kaki menghentak cepat, peluh bercucuran, napas tersengal di tenggorokan, namun posisi eksistensial mereka tak pernah bergeser satu jengkal pun.

Pagi hari dihabiskan untuk mengajar, siang merajut laporan, sore mengunggah data ke labirin aplikasi yang fragmentaris, dan malam menata tumpukan dokumen formalitas. Di sela-sela kepungan tirani waktu itu, mereka dituntut menjadi pemikir organik yang rajin mengunyah literatur berat. Sebuah tuntutan yang puitis secara retorika, namun abai pada batasan biologis manusia. Ini bukan lagi logika memanusiakan, melainkan mekanisasi subjek yang dipaksa tak boleh lelah.

Ilusi Rebranding: Dari PMM Menuju Rumah Pendidikan

Mari kita bicara jujur tanpa eufemisme: apa yang paling menyerap sumsum energi guru hari ini? Ketika Platform Merdeka Mengajar (PMM) resmi dilebur dan bertransformasi menjadi Super App “Rumah Pendidikan”, ada secercah harapan bahwa fajar kemerdekaan guru akan benar-benar tiba. Namun, di bawah atap “Rumah” yang baru ini—khususnya di dalam Ruang GTK—para guru segera menyadari sebuah kebenaran pahit: arsitekturnya mungkin berubah, tetapi jeruji administrasinya tetap sama.

Sosiolog Hartmut Rosa mengonseptualisasikan gejala ini sebagai social acceleration (percepatan sosial). Dunia bergerak dalam kecepatan yang histeris, memaksa manusia berlari mengejar bayang-bayang regulasi yang tak pernah membumi. Di ruang kelas kita, gejala ini mewujud dalam bentuk “teror gawai”: pergantian nama aplikasi tidak menyurutkan kewajiban guru untuk mengunyah modul digital, mengisi refleksi kompetensi, dan memburu poin-poin Rencana Hasil Kerja (RHK).

Belajar akhirnya mengalami devaluasi jiwa. Proses membaca buku dan berdiskusi secara mendalam, kini diringkas menjadi video-video pendek berdurasi beberapa menit di aplikasi, yang buru-buru ditonton guru demi bisa melewati kuis di akhir modul. Ini bukan belajar; ini adalah penjinakan kognitif berwajah digital yang dibungkus dengan nama baru yang terdengar lebih domestik dan ramah.

Kegilaan Berburu Poin dan Komodifikasi Webinar

Kita begitu gemar melayangkan satir tentang guru yang tak lagi menyentuh buku. Namun, kita lupa melihat tontonan komedi hitam yang tersaji setiap hari di grup-grup WhatsApp guru: tautan (link) webinar gratis yang dibagikan secara masif dengan iming-iming sertifikat bernilai poin kompetensi untuk diunggah ke Ruang GTK.

Ruang digital kita kini dipenuhi oleh fenomena “guru pemburu sertifikat”. Sebuah ruang pertemuan virtual dibuka, ribuan guru masuk, meletakkan gawai mereka di meja sambil mengajar atau mengurus urusan domestik, tanpa benar-benar menyerap apa yang disampaikan narasumber. Fokus mereka bukan pada gagasan yang didiskusikan, melainkan pada kolom komentar untuk berebut mengisi tautan daftar hadir demi selembar kertas digital bertanda tangan elektronik.

Ini adalah ironi yang mengiris hati: kita menuntut guru menjadi pohon beringin yang rindang dengan buah-buah pengetahuan yang lebat, tetapi pada saat yang sama, kita menyemen tanah tempat akarnya berpijak dengan formalisme angka kredit. Kompetensi telah mengalami komodifikasi; ia tidak lagi dinilai dari bagaimana binar mata murid di kelas saat memahami pelajaran, melainkan dari berapa megabita berkas PDF sertifikat yang berhasil diunggah ke pelataran awan (cloud storage).

Tirani Audit Culture dan Nestapa Sinkronisasi Sistem

Di sinilah letak puncak komedi paling menyedihkan dari birokrasi pendidikan kita: ritus integrasi sistem antara Rumah Pendidikan dan e-Kinerja BKN. Formalitas ini mencapai tahap puncaknya ketika guru tidak hanya dituntut untuk menjadi pendidik, tetapi juga dipaksa menjadi operator data bagi diri mereka sendiri.

Dalam sosiologi modern, inilah yang disebut sebagai audit culture (budaya audit) yang destruktif. Segala sesuatu harus dikuantifikasi, difoto, diunggah, dan diberi label angka. Masalahnya, ketika teknologi yang diadopsi justru gagap dan sering mengalami gangguan transisi, guru terjebak dalam kecemasan neurotik baru: “Mengapa data Ruang GTK saya tidak mengalir ke e-Kinerja?” “Mengapa muncul pesan error saat mencoba memadankan data?”

Energi vital guru akhirnya habis terkuras bukan untuk menyelami labirin keunikan jiwa murid-muridnya, melainkan untuk mengurus ketidakberesan sistem teknologi pemerintah yang karut-marut. Mereka sibuk membuat laporan tentang proses pembelajaran, sampai lupa melakukan pembelajaran itu sendiri. Paradoksnya begitu benderang sekaligus menyakitkan: semakin tebal dan estetis dokumen digital seorang guru, semakin tipis waktu dan jiwa yang tersisa untuk benar-benar mendampingi manusia di kelasnya.

Menolak Lilin yang Habis: Menuntut Balik Sistem

Kita akhirnya sampai pada sebuah refleksi yang krusial: Apakah guru kita yang enggan berevolusi, atau sistem yang terlalu kejam menyedot sumsum kehidupan mereka demi memuaskan dewa administrasi?

Ketika melodi keluhan ini bertalu-talu dari ribuan guru dari Sabang sampai Merauke, ia bukan lagi sekadar anomali personal. Ini adalah kegagalan sistemik. Yang mendesak untuk diubah bukanlah struktur mental sang guru, melainkan cara struktur kekuasaan memperlakukan mereka. Guru bukanlah algoritma yang bisa ditingkatkan versinya secara otomatis tanpa jeda melalui pembaruan patch aplikasi. Mereka adalah subjek kemanusiaan yang membutuhkan keheningan untuk merenung, ruang dialektika untuk berdebat, dan jaminan keamanan psikologis untuk mencoba metode baru tanpa harus cemas dihukum oleh sistem penilaian yang tak sinkron.

Prinsip lifelong learning tidak boleh menjadi kewajiban asimetris yang dibebankan hanya pada pundak guru. Jika kita ingin guru berevolusi, maka sekolah, jajaran dinas, hingga pemangku kebijakan di kementerian harus melepaskan keangkuhannya untuk ikut belajar—dan belajar untuk tidak membebani guru dengan mainan-mainan aplikasi baru yang hakikat bebannya sama saja, hanya berbeda kemasannya.

Terlalu lama kita meninabobokan diri dengan metafora puitis yang usang: bahwa guru adalah lilin yang rela membakar dirinya demi menerangi kegelapan sekitar. Namun, kita lupa bertanya dengan nada satir: siapa yang bertanggung jawab menyuplai minyaknya agar lilin tersebut tidak lebur menjadi abu sebelum malam usai?

Guru yang autentik memang ditakdirkan untuk terus belajar. Namun ingatlah, sistem pendidikan yang merdeka juga harus belajar—belajar untuk memuliakan akal, merayakan proses, dan berhenti mengorbankan masa depan manusia demi selembar dokumen digital yang gagal disinkronisasi.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Oleh: Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja