Catatan Di Balik Kelir: Tentang Masa Jabatan Yang Tak Pernah Sama

Diterbitkan : Jumat, 17 April 2026

Ada yang selalu bergerak di negeri ini: bayangan. Ia memanjang, memendek, kadang berlipat. Kita menyebutnya kebijakan. Kita menyebutnya aturan. Kita menyebutnya, dengan nada lebih tenang: regulasi.

Di atas kertas, semuanya tampak lurus.

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, misalnya, menyusun sesuatu yang terdengar sederhana: masa penugasan kepala sekolah dibatasi. Dua periode. Masing-masing empat tahun. Delapan tahun cukup—begitu kira-kira maksudnya. Ada semangat pembatasan, ada gagasan penyegaran, ada keyakinan bahwa kekuasaan tidak boleh terlalu lama tinggal dalam satu tangan.

Kalimat-kalimatnya rapi. Seperti garis yang ditarik dengan penggaris.

Tapi kita tahu: kehidupan jarang mengikuti garis.

Di lapangan, garis itu sering melengkung. Kadang nyaris tak terlihat lagi sebagai garis. Ia berubah menjadi sesuatu yang cair—mengikuti bentuk wadahnya. Wadah itu bisa bernama kebijakan daerah. Bisa bernama diskresi. Bisa juga, diam-diam, bernama kepentingan.

Saya tidak sedang berbicara tentang pelanggaran yang gaduh. Tidak ada pintu yang didobrak. Tidak ada aturan yang diumumkan batal. Semuanya tetap berjalan, setidaknya di permukaan.

Yang terjadi justru lebih halus: aturan dijalankan—tapi tidak selalu sama untuk semua orang.

Ada kepala sekolah yang masa jabatannya seperti dipercepat menuju akhir. Belum genap satu putaran waktu, ia sudah diminta berhenti. Alasannya administratif, katanya. Penyesuaian, katanya. Kata-kata yang terdengar netral, tapi menyisakan sesuatu yang tak selesai.

Di sisi lain, ada yang bertahan lebih lama dari yang seharusnya sederhana. Atau berpindah posisi tanpa benar-benar meninggalkan panggung. Seolah masa jabatan bukan batas, melainkan pintu yang bisa dibuka dari dalam.

Di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang ganjil: waktu tidak lagi berjalan dengan ukuran yang sama.

Empat tahun, bagi sebagian orang, bisa terasa terlalu panjang—hingga harus dipersingkat. Tapi bagi yang lain, empat tahun bisa menjadi lentur—bisa dipanjangkan dengan berbagai alasan yang tampak sah.

Kita lalu bertanya: apakah waktu memang berbeda-beda? Ataukah yang berbeda adalah tangan yang mengaturnya?

Dalam dunia yang ideal, regulasi adalah pagar. Ia membatasi, tapi juga melindungi. Ia memastikan bahwa semua yang berada di dalamnya memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara setara.

Namun pagar bisa memiliki pintu.

Dan pintu itu tidak selalu terbuka untuk semua.

Di sinilah persoalan menjadi lebih sunyi, tapi juga lebih dalam. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar masa jabatan. Melainkan kepercayaan—bahwa aturan dibuat bukan untuk dipilih-pilih.

Seorang guru senior pernah berkata kepada saya, dengan suara yang tidak marah, hanya lelah: “Kami ini tidak keberatan berhenti. Tapi kami ingin berhenti dengan cara yang sama seperti yang lain.”

Kalimat itu sederhana. Tapi justru di situlah letak keganjilannya.

Mengapa sesuatu yang sederhana—kesetaraan dalam menjalani aturan—harus diminta?

Kita hidup dalam sistem yang menyukai istilah. Periodisasi. Evaluasi kinerja. Rotasi. Penyegaran.

Kata-kata itu bergerak cepat di ruang-ruang rapat, di dokumen resmi, di layar presentasi.

Tapi di ruang guru, kata-kata itu sering kehilangan makna.

Seorang kepala sekolah yang dinilai “baik” bisa saja berhenti tanpa penjelasan yang memadai. Sementara yang lain tetap bertahan dengan alasan yang tidak sepenuhnya terang.

Di sini, kita melihat bahwa kinerja bukan satu-satunya bahasa yang dipahami oleh sistem.

Ada bahasa lain. Yang tidak tertulis. Yang tidak diajarkan dalam pelatihan. Tapi bekerja lebih efektif daripada pasal mana pun.

Bahasa itu berbicara tentang kedekatan. Tentang akses. Tentang siapa mengenal siapa.

Dan seperti semua bahasa yang tidak diakui secara resmi, ia sulit dibantah—karena ia jarang diucapkan.

Maka, pelanggaran regulasi di negeri ini jarang berbentuk pelanggaran terang-terangan.

Ia lebih sering hadir sebagai penyesuaian.

Sebagai pengecualian.

Sebagai kebijakan yang “mempertimbangkan banyak hal”.

Kata-kata itu seperti kabut. Ia tidak menutup sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat batas menjadi samar.

Dan dalam kesamaran itu, keuntungan bisa mengalir ke arah tertentu—tanpa terlihat sebagai sesuatu yang sengaja diarahkan.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi: apakah aturan dilanggar?

Melainkan: apakah aturan dijalankan dengan cara yang sama untuk semua?

Karena ketidakadilan jarang berdiri sebagai pelanggaran yang jelas. Ia lebih sering bersembunyi dalam perbedaan perlakuan yang tampak wajar.

Malam hari, mungkin, para penyusun dan pelaksana kebijakan itu tidur dengan tenang. Mereka telah bekerja sesuai prosedur. Dokumen telah ditandatangani. Keputusan telah diambil.

Semua tampak sah.

Tapi ada satu hal yang sering luput dari hitungan administratif:

ingatan orang-orang yang mengalami keputusan itu.

Ia tidak tercatat dalam laporan. Ia tidak masuk dalam indikator kinerja. Tapi ia tinggal—lama—dalam percakapan sunyi di ruang guru, dalam jeda setelah bel pulang, dalam tatapan yang tidak lagi mudah percaya.

Ingatan itu tidak berisik. Ia tidak membuat demonstrasi. Ia hanya mengendap.

Dan justru karena itu, ia berbahaya.

Sebab sebuah sistem tidak runtuh hanya karena kritik yang keras.

Ia bisa rapuh oleh sesuatu yang lebih pelan: hilangnya keyakinan bahwa aturan berlaku adil.

Ketika orang mulai merasa bahwa hasil tidak sepenuhnya ditentukan oleh kinerja, tapi oleh hal-hal lain yang tak terucap, maka yang berubah bukan hanya nasib individu.

Yang berubah adalah cara orang memandang sistem itu sendiri.

Dalam dunia wayang, dalang menggerakkan semua tokoh. Ia menentukan siapa maju, siapa mundur, siapa hidup, siapa gugur.

Tapi ada satu hal yang sering dilupakan:

wayang memang tidak berbicara. Tapi penonton melihat.

Dan kadang, yang diingat penonton bukanlah cerita yang disampaikan—melainkan kejanggalan dalam cara cerita itu dimainkan.

Barangkali, yang perlu kita tanyakan hari ini bukan lagi tentang berapa lama seseorang menjabat.

Tapi tentang sesuatu yang lebih mendasar:

apakah kita masih percaya bahwa waktu, aturan, dan kesempatan—dibagikan dengan ukuran yang sama?

Jika tidak, maka persoalannya bukan lagi pada satu kebijakan.

Melainkan pada cara kita memperlakukan keadilan itu sendiri.

Dan keadilan, seperti bayangan di balik kelir, mungkin tidak pernah benar-benar hilang.

Ia hanya menunggu cahaya yang cukup—untuk terlihat.

Ajibarang, 17 April 2026

Penulis : Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja

12 Komentar

Rina Hastari

Jumat, 17 Apr 2026

Tulisan ini menarik, penulis tidak hanya berbicara dari sudut pandang pengamat, tetapi juga pernah berada pada posisi kepala sekolah. Dalam praktiknya, beliau dikenal mengedepankan kejujuran, memberikan instruksi yang jelas, serta mengarahkan tim untuk bekerja dengan hasil yang terukur. Arah dan tujuan dibuat tegas, sehingga setiap langkah terasa pasti. Ibarat petani yang telah menanam, tinggal merawat dan menunggu hasilnya. Semoga nilai-nilai baik ini terus mengalir dan menyebar, memberi manfaat bagi banyak orang.

Balas

Mulyadi

Jumat, 17 Apr 2026

Tulisan yang sangat inspiratif untuk dapat direnungkan sebagai bahan instrospeksi diri. Ingat sebuah hadits,”Hisaplah dirimu sebelum dihisap dihadapan Allah swt”.

Balas

Ahmad Agus Setyawan

Jumat, 17 Apr 2026

Tulisan yang bagus semoga semua pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan menyempatkan membaca dan merenung, sehingga ada perubahan cara berfikir tentang perencanaan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Balas

Setiadi Usman

Jumat, 17 Apr 2026

Tulisan ini terurai dan menjadikan kita pembaca paham dan itu kenyataan yang terjadi pada tataran dan aturan birokrasi lebih jelasnya pada implementasinya menjadi like and dislaike, sebagai penonton dan pemerhati kebijakan sering menjadi menyesal kenapa mesti ada aturan kalau hanya untuk dilanggar, yang sdh bekerja baik dan berkinerja sering dinilai tidak baik bila dianggap merugikan pihak2 yang punya kepentingan, mungkin ttg kebijakanya, kejujuranya, kinerjanya, atau sering membuat tidak nyaman pihak pihak tertentu tentang gebragan dan inovasinya dalam memimpin sebagai kepala sekolah,
Berprestasi, berkinerja, menjadi tidak ada maknanya bila tidak pernah dilihat dengan kacamata yang jernih senagai investasi membangun bangsa melalui dunia pendidikan
Pertanyaanya mau dibawa kemana kualitas hasil pendidikan kita sekarang dan kedepan

Balas

Susanto SM

Jumat, 17 Apr 2026

sayang, kalau tulisan ini tinggal tulisan saja, ga dibaca oleh pemangku kebijakan terkait. Tetapi tulisan ini tetap penting bagi para calon pemangku kebijakan ataupun orang-orang didekatnya. Karena mengingatkan itu adalah wajib, soal didengar atau tidak adalah hal lain…

Balas

Arsiti Lasno Pratomo

Jumat, 17 Apr 2026

Tulisan yang bagus dg cara pandang yang jeli menyasar tentang permen dikdasmen no 7 tahun 2025 tentang masa kerja kepala sekolah. Semoga setelah tulisan ini di baca oleh para pejabat yang kompeten segera ada pembaharuan dlm melaksanakan regulasi sesuai aturan agar dinamika pendidikan tumbuh positif penuh inovasi pengelolaan sekolah dan semangat memberi warna warna baru dalam kemajuan pendidikan untuk menyiapkan generasi emas yang sesuai harapan.

Balas

Siti Rochanah

Jumat, 17 Apr 2026

Bagi saya yang kurang pandai memahami apalagi menulis kalimat cermat syarat makna, tulisan di atas terasa pas menjelaskan hal yg sensitif – kebijakan. Meskipun bicara tentang sesuatu yg berhubungan dengan adil dan tidak adil itu sungguh relatif, penulis menggambarkannya dengan pantas. Kritis, tapi tidak ‘nyaru’.

Balas

IGUH ERIANTO

Jumat, 17 Apr 2026

Tulisan berjudul “Catatan Di Balik Kelir: Tentang Masa Jabatan Yang Tak Pernah Sama” menyajikan sudut pandang yang mendalam dan penuh perenungan mengenai dinamika kepemimpinan. Penulis mampu mengarahkan pembaca untuk menyadari bahwa setiap periode jabatan memiliki tantangan, latar belakang, dan kisah yang berbeda, sehingga tidak tepat jika dipandang secara seragam. Penggunaan analogi “di balik kelir” terasa sangat kuat dalam menggambarkan hal-hal yang kerap tersembunyi dari pandangan publik. Artikel ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong pembaca untuk lebih arif dan bijaksana dalam menilai kepemimpinan.

Balas

Widi Prasetio

Jumat, 17 Apr 2026

Membaca tulisan ini tentu akan memunculkan beraneka dinamika,reaksi, tanggapan yang tentu tak terhingga kompleksitasnya. Setidaknya itu yang bisa ter “capture” dari lintasan aneka pemikiran saya sendiri tatkala membaca tulisan ini. Setiap tulisan yang terbaca sesungguhnya adalah sebuah cermin yang amat jujur bagi setiap pembaca untuk bisa mengobservasi: perbincangan apa yang terjadi di dalam dunia pemikiran saya sendiri yang pasti akan selalu tentang dua sisi karena memang begitulah cara kerjanya, dualitas laksana dua sisi koin di panggung kehidupan apapun konteksnya, tema nya. Setelah beraneka kilasan itu berlalu lalang dalam pengamatan saya seusai membaca tulisan ini, ada sebuah kutipan perkataan yang mencuat ke permukaan kurang lebih seperti ini.
“Peace is more important than all justice; and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.”
(Perdamaian lebih penting daripada segala bentuk keadilan; dan perdamaian tidak diciptakan demi keadilan, melainkan keadilanlah yang ada demi terciptanya perdamaian.)
— Martin Luther

Tulisan ini tentu merupakan hasil dari sebuah permenungan dan penyelaman ke dalam pengalaman diri yang jujur. Sehingga tulisan ini memantul menjadi cermin yang akan membuat setiap pembaca memiliki kesempatan untuk melihat cermin kedalamannya sendiri. Apapun yang muncul, itulah pintu untuk mengijinkan kesadaran lebih hadir dalam cara menghayati dan menjalani peran yang diperlukan. Sebab dengan kesadaranlah, keadilan akan mewujud tanpa perlu diupayakan. Ketidakadilan adalah sinyal bahwa kesadaran sedang dimanipulasi oleh konflik yang selalu bermula dari skala kecil sampai skala besar, dari skala pribadi sampai skala kehidupan bersama.

Balas

Widi

Jumat, 17 Apr 2026

Balas

Muflihah

Sabtu, 18 Apr 2026

Tulisan yang sangan mudah diikuti, membuat ingin menyelesaikan sampai akhir..
Penyampaian sebuah fenomena dengan cara yang sangat santun dan penuh makna. Mantappp …

Balas

BING URIP HARTOYO

Sabtu, 18 Apr 2026

Tulisan ini wajib tersampaikan ke para pemangku kebijakan…sehingga para pendidik generasi pemerua bangsa bisa bekerja dengan environmen yg kondusif agar bisa memeberikan yang terbaik buat anak didik secara maksimal dan berkesinambungan

Balas