Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Kurang Mampu

Semarang-Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah mengumumkan rencana untuk membangun 200 Sekolah Rakyat berasrama yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Inisiatif ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. ​

Dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025), Presiden Prabowo menyatakan, “Kita harap saudara-saudara, akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya.” Beliau menambahkan bahwa 53 sekolah pertama ditargetkan diresmikan dalam tiga bulan ke depan. ​

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa setiap Sekolah Rakyat akan menerima anggaran operasional sekitar Rp 100 miliar, meskipun jumlah tersebut dapat bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing lokasi. “Anggaran tergantung perkembangan. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah,” ujar Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). ​

Pemerintah menyiapkan dua model pembangunan Sekolah Rakyat. Model pertama adalah revitalisasi aset eksisting milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan swasta yang representatif. Model kedua melibatkan pembangunan baru di lahan seluas lima hingga 10 hektar milik pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, atau swasta. Bangunan baru tersebut akan mencakup tower sekolah, tower asrama, gedung kantor, dan perumahan guru. ​

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, menekankan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. “Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” kata Ujang. Beliau menambahkan bahwa program ini memberikan akses pendidikan gratis bagi peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. ​

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka putus sekolah meningkat di seluruh jenjang pada tahun ajaran 2023/2024. Selain itu, sekitar 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Kementerian Pendidikan mencatat sekitar 730.703 siswa SMP lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Fakta-fakta ini menunjukkan keterkaitan erat antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. ​

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. “Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana. Dia umpamanya tukang pemulung. Anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan,” ujar Prabowo. ​

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahunnya, sehingga dalam lima tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki sekolah berasrama. Setiap sekolah ditargetkan menampung sekitar 1.000 murid. Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dan meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Sumber foto : www.detik.com