Cegah Radikalisme Sejak Dini, Pemkot Semarang Ajak Pelajar Cerdas Bergaul dan Bijak Bermedia Sosial

SEMARANG – Ancaman radikalisme kini tidak lagi hadir melalui pertemuan tatap muka, tetapi semakin masif menyusup ke ruang digital yang setiap hari diakses generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sarasehan (Focus Group Discussion) bertema “Cerdas Memilih Pergaulan, Bijak Menggunakan Media Sosial, Tangguh Menghadapi Radikalisme” dengan subtema “Sinergi Aspirasi Antar Stakeholder untuk Evaluasi dan Harmonisasi” di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang digelar atas arahan Wali Kota Semarang tersebut diikuti sebanyak 142 peserta secara luring dan sekitar 500 peserta secara daring. Peserta berasal dari kalangan pelajar, ketua OSIS, lurah, Babinsa, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya. Hadir sebagai narasumber Kepala Kesbangpol Kota Semarang Dr. Bambang Pramusinto, perwakilan Densus 88 Antiteror Polri Tubagus Nurul Fajri, Kompol Manurung dari Polrestabes Semarang, Prof. Dr. Najahan Musyafak, MA, serta Hadi Maskur dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Acara dipandu moderator Fathurahman.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Ismet Adi Pradana menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu memilih lingkungan pergaulan yang sehat, menggunakan media sosial secara bijak, menolak paham radikal, memperkuat toleransi antarsesama, sekaligus membentuk agen-agen perubahan positif di tengah masyarakat. Menurutnya, sinergi seluruh elemen menjadi kunci dalam memperkuat daya tahan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi masyarakat, terutama di kalangan remaja. Jika dahulu ruang pergaulan lebih banyak terjadi di lingkungan sekitar, kini interaksi berpindah ke dunia digital yang menghadirkan peluang sekaligus ancaman.

“Hari ini ruang pergaulan pindah ke ruang ponsel. Hampir seluruh pelajar telah terhubung dengan internet. Ruang digital memberi banyak manfaat, tetapi juga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks maupun paham radikalisme. Karena itu nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan persatuan harus tetap dijaga, termasuk saat bermedia sosial,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, sarasehan tersebut menjadi ruang belajar bersama dari berbagai sudut pandang agar generasi muda memiliki bekal menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, anak-anak tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga harus mampu menjadi kreator yang menghasilkan inovasi positif serta tetap aktif berinteraksi di dunia nyata.

Dalam paparannya, Bambang juga memaparkan bahwa Kota Semarang bukan wilayah yang steril dari ancaman radikalisme. Sejumlah kasus penangkapan terduga teroris dalam dua dekade terakhir menjadi bukti bahwa ancaman tersebut nyata. Karena itu, Pemerintah Kota Semarang terus mengedepankan strategi pencegahan melalui pendekatan berbasis modal sosial dengan memperkuat kepercayaan masyarakat, membangun jejaring sosial, menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, serta memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai benteng utama menangkal radikalisme.

Sementara itu, Prof. Dr. Najahan Musyafak, MA menilai ancaman radikalisme saat ini mengalami transformasi. Bila sebelumnya identik dengan aksi kekerasan fisik, kini penyebaran ideologi lebih banyak dilakukan melalui ruang digital yang sulit dikendalikan.

“Indonesia patut bersyukur karena mampu melewati dua tahun tanpa serangan terorisme. Namun ancaman tidak hilang, melainkan berubah bentuk. Penyebaran ideologi ekstrem kini berlangsung melalui media digital sehingga penanganannya harus lebih menekankan pendekatan preventif melalui moderasi beragama dan literasi digital,” katanya.

Ia menjelaskan, perkembangan internet, media sosial, kecerdasan artifisial, dan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sekaligus membentuk identitas sosial. Berdasarkan survei APJII 2025, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 229,4 juta jiwa atau sekitar 80,66 persen populasi, didominasi Generasi Z, Milenial, dan Alpha. Kondisi tersebut membuat generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terpapar propaganda digital apabila tidak dibekali kemampuan berpikir kritis.

Najahan menegaskan bahwa integrasi moderasi beragama dan literasi digital menjadi solusi yang harus terus diperkuat. “Moderasi beragama memberikan fondasi nilai yang mengajarkan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Sedangkan literasi digital membangun kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu memverifikasi informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya,” ujarnya.

Dari sisi penegakan hukum, Kompol Manurung mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kebebasan bermedia sosial harus diimbangi dengan etika serta kemampuan memilah informasi agar masyarakat tidak mudah menjadi korban maupun penyebar hoaks.

“Biasanya berita hoaks memiliki judul provokatif, berasal dari sumber yang tidak jelas, dan menyebar sangat cepat melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Karena itu masyarakat harus selalu memeriksa fakta dari sumber resmi, mengecek keaslian foto, serta berpikir sebelum membagikan suatu informasi,” tegasnya.

Kompol Manurung juga mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial, seperti menggunakan bahasa yang santun, tidak mudah menerima pertemanan dari orang asing, tidak mengumbar data pribadi, menghindari ujaran kebencian, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Sementara itu, narasumber dari Densus 88 Antiteror Polri, Tubagus Nurul Fajri, mengungkapkan bahwa pola radikalisasi terhadap remaja kini banyak berlangsung melalui platform digital, termasuk media sosial dan game online. Menurutnya, kelompok ekstrem memanfaatkan fitur percakapan dalam permainan daring untuk membangun kedekatan emosional sebelum mengarahkan korban ke grup tertutup di berbagai platform komunikasi.

“Game bukanlah masalahnya. Yang harus diwaspadai adalah sistem percakapan dan komunitas di dalamnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan propaganda, menyebarkan narasi kebencian, hingga mengajak bergabung ke kelompok tertutup,” jelasnya.

Ia menjelaskan proses radikalisasi biasanya diawali dari paparan konten digital, kemudian muncul penerimaan terhadap narasi ekstrem, keterlibatan dalam komunitas tertentu, hingga berujung pada tindakan nyata. Oleh sebab itu, sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus mampu mengenali indikator awal perubahan perilaku anak agar upaya pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.

Melalui sarasehan tersebut, Pemerintah Kota Semarang berharap lahir sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dunia pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun generasi muda yang toleran, cerdas, kritis, serta tangguh menghadapi berbagai bentuk penyebaran radikalisme. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan memilih pergaulan yang sehat, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta menjaga semangat kebangsaan dinilai menjadi modal utama untuk mewujudkan Kota Semarang yang aman, harmonis, dan bebas dari pengaruh paham ekstrem.