JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan inisiatif nasional bertajuk Gebyar Sapa Sekolah pada Senin, 29 Juni 2026, di Jakarta. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati World Food Safety Day (WFSD) 2026 ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah sebagai fondasi utama mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Peluncuran program tersebut dilatarbelakangi oleh masih tingginya persoalan keamanan pangan di Indonesia yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi nasional. Pemerintah menilai sekolah menjadi ruang paling efektif untuk menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya konsumsi pangan yang aman, sehat, dan bergizi.
Kepala BPOM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan isu mendasar yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, pangan bukan hanya sekadar kebutuhan dasar manusia, tetapi juga faktor penentu kualitas hidup dan masa depan bangsa. Ia mengutip data World Health Organization (WHO) yang menunjukkan satu dari sepuluh orang di dunia mengalami sakit akibat pangan yang terkontaminasi.
Jika angka tersebut diproyeksikan ke jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 287 juta jiwa, maka sekitar 28,7 juta penduduk berpotensi mengalami gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 420 ribu kematian terjadi setiap tahun akibat keracunan pangan.
“Filosofi Badan POM adalah bukan pangan kalau tidak aman. Satu saja yang keracunan, kita sudah tidak bisa mentoleransi. Kami ingin zero tolerance terhadap pangan yang membahayakan masyarakat,” ujar Prof. Taruna dalam sambutannya.
Ia menambahkan, dampak ekonomi akibat persoalan keamanan pangan juga sangat besar. Kerugian nasional diperkirakan mencapai Rp64,8 triliun hingga Rp226 triliun per tahun. Angka tersebut mencerminkan besarnya biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sebagai langkah konkret, BPOM meluncurkan tiga pedoman strategis sekaligus satu gerakan nasional baru yang dinilai unik dan inovatif, yakni Kampanye 1.000 Kader untuk Pangan Aman dengan Bahasa Daerah. Program ini dirancang untuk memperluas jangkauan edukasi keamanan pangan melalui pendekatan berbasis budaya lokal.
Menurut Taruna, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam komunikasi publik. Karena itu, edukasi tentang keamanan pangan dinilai akan jauh lebih efektif jika disampaikan menggunakan bahasa yang akrab dengan masyarakat setempat.
“Kadang persoalannya bukan pada kurangnya informasi, tetapi pesan yang tidak sampai secara utuh karena hambatan bahasa dan budaya. Melalui kader-kader ini, kami ingin pesan keamanan pangan masuk ke hati masyarakat,” katanya.
Gerakan 1.000 kader ini menempatkan sekolah sebagai episentrum perubahan. Para kader nantinya diharapkan menjadi agen edukasi yang mampu menyebarluaskan pengetahuan tentang pangan aman kepada siswa, keluarga, hingga komunitas sekitar sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menyambut positif kolaborasi lintas kementerian ini dengan menandatangani nota kesepahaman mengenai pemberdayaan sumber daya manusia di bidang obat dan makanan. Ia menilai sinergi tersebut sangat relevan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Abdul Mu’ti, keberhasilan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga kualitas keamanan pangan yang dikonsumsi peserta didik setiap hari. Ia menekankan pentingnya pembentukan pola hidup sehat melalui pendidikan.
“Kami ingin menanamkan bahwa makan bukan semata-mata soal mengonsumsi materi, tetapi soal budaya dan peradaban. Pola makan yang sehat harus dibentuk sejak dini,” ujarnya.
Dalam paparannya, Abdul Mu’ti juga memperkenalkan pendekatan Deep Learning dan gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kebiasaan tersebut mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
Ia juga membedah perilaku makan masyarakat melalui perspektif sosiologi. Menurutnya, terdapat empat motivasi utama seseorang makan, yaitu food for fit (sekadar kenyang), food for fun (untuk kesenangan), food for friendship (membangun relasi), dan food for festival (perayaan).
“Tantangan kita hari ini adalah banyak anak terjebak pada food for fun. Mereka memilih makanan berdasarkan rasa atau tren, bukan berdasarkan nilai gizi dan keamanan,” katanya.
Abdul Mu’ti juga mengaitkan pola konsumsi dengan prinsip halalan thayyiban yang ia terjemahkan sebagai halal and healthy. Menurutnya, makanan tidak cukup hanya halal secara agama, tetapi juga harus sehat dan memberikan manfaat nyata bagi tubuh.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Dranda Elin Herlina, menekankan bahwa budaya keamanan pangan tidak dapat dibangun hanya dengan menyasar siswa. Seluruh ekosistem sekolah harus dilibatkan secara aktif.
Ia menyebut intervensi harus mencakup guru, pengelola kantin, hingga pedagang kreatif lapangan (PKL) di sekitar sekolah. Menurutnya, jajanan dengan cita rasa ekstrem, seperti terlalu gurih, terlalu manis, atau terlalu pedas, menjadi salah satu tantangan utama.
“Kami ingin sekolah memiliki komunitas yang mampu mengenali pangan aman melalui pemeriksaan sederhana secara organoleptis—melihat warna, mencium bau, dan mengecek rasa sebelum dikonsumsi,” jelas Elin.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menambahkan bahwa keamanan pangan memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran. Anak yang memperoleh asupan gizi optimal cenderung lebih fokus, memiliki konsentrasi lebih baik, serta tingkat kehadiran yang lebih tinggi di sekolah.
Menurut Tatang, integrasi edukasi keamanan pangan akan dilakukan melalui berbagai jalur pendidikan, mulai dari intrakurikuler melalui materi pembelajaran, kokurikuler melalui praktik hidup bersih dan sehat, hingga ekstrakurikuler melalui kegiatan kreatif seperti kampanye poster atau pertunjukan edukatif.
“Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Peran orang tua sangat penting agar kebiasaan sehat yang dibangun di sekolah tetap berlanjut saat anak berada di rumah,” katanya.
Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, melalui pesan video. Ia menilai pendekatan budaya dalam edukasi keamanan pangan merupakan strategi inovatif yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang beragam.
Menurut Fadli, penggunaan seni pertunjukan, cerita rakyat, dan bahasa daerah dapat membuat pesan kesehatan lebih mudah diterima serta lebih berkelanjutan.
Pendekatan budaya dinilai penting untuk menjawab keterbatasan jangkauan intervensi BPOM. Saat ini, BPOM baru mampu menjangkau sekitar 60.234 sekolah, sementara jumlah sekolah dan madrasah di Indonesia mendekati 300 ribu unit. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat menutup kesenjangan tersebut.
Melalui peluncuran Gebyar Sapa Sekolah dan gerakan 1.000 kader pangan aman, pemerintah menegaskan komitmennya mengawal keamanan pangan dari hulu hingga hilir, termasuk dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis. Sinergi lintas sektor ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni atau sekadar penandatanganan dokumen kerja sama.
Lebih dari itu, gerakan ini diharapkan menjadi aksi nyata yang berkelanjutan untuk membangun budaya pangan aman di seluruh Indonesia. Dengan fondasi keamanan pangan yang kuat di sekolah, pemerintah optimistis generasi muda Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global.
Di tengah ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045, pesan yang disampaikan dalam forum ini terasa semakin jelas: keamanan pangan bukan hanya urusan regulator atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dari kantin sekolah hingga meja makan keluarga, masa depan bangsa sedang dibentuk melalui pilihan pangan yang aman dan berkualitas.

Beri Komentar