Revitalisasi 2.093 SMK Digencarkan pada 2026, Direktorat SMK Gandeng Ahli Konstruksi Wujudkan Sekolah Vokasi Modern

JAKARTA-Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) terus memperkuat langkah transformasi pendidikan vokasi melalui penyelenggaraan Webinar Perencanaan Revitalisasi Prasarana SMK Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui kanal YouTube Direktorat SMK, Selasa (21/7/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB tersebut menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan, perencanaan, serta cetak biru pembangunan sarana dan prasarana SMK yang modern, aman, dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Webinar ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perencana pembangunan, tenaga ahli konstruksi, asosiasi profesi seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan organisasi insinyur, konsultan bangunan, hingga arsitek perorangan dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut dipandu oleh Lala Maula dan menghadirkan sejumlah narasumber utama, yakni Kepala Subdirektorat Fasilitasi Sarana Prasarana dan Tata Kelola Direktorat SMK Hernita, Muhammad Subhan, serta Aris Rismatullah. Direktur SMK Ari Wibowo Kurniawan turut hadir secara virtual, sementara laporan kegiatan dan pembukaan acara secara resmi disampaikan oleh Hernita yang mewakili pimpinan Direktorat SMK.

Dalam laporannya, Hernita menjelaskan bahwa revitalisasi prasarana SMK merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan fisik, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung peningkatan kompetensi peserta didik.

“Pada tahun 2026 Direktorat SMK telah merencanakan program revitalisasi yang mencakup 1.287 SMK yang telah mendapatkan intervensi sebelumnya dan akan diperluas lagi kepada 2.093 unit SMK tambahan. Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas pendidikan vokasi yang modern dan sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” ujar Hernita.

Menurutnya, webinar tersebut menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, asosiasi profesi konstruksi, konsultan, dan praktisi pendidikan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses perencanaan maupun pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan tepat sasaran dan menghasilkan bangunan sekolah yang berkualitas.

Hernita menegaskan bahwa pembangunan sarana pendidikan yang baik merupakan fondasi penting dalam menciptakan pembelajaran berkualitas. Oleh karena itu, Direktorat SMK telah menyiapkan berbagai panduan teknis dan standar pembangunan yang dapat menjadi acuan seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi.

“Melalui forum ini kami ingin memberikan pemahaman yang sama mengenai blueprint pembangunan fasilitas vokasi yang modern, sehingga seluruh pihak dapat bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua,” katanya.

Salah satu materi utama dalam webinar tersebut disampaikan oleh Muhammad Subhan dengan tema “Urgensi Perencanaan Revitalisasi SMK Tahun 2026”. Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya kualitas sarana dan prasarana sebagai faktor penentu keberhasilan pendidikan vokasi.

Menurut Subhan, siswa membutuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sehat agar mampu mengembangkan keterampilan secara optimal. Ia mencontohkan sejumlah sekolah yang telah mengalami transformasi signifikan setelah memperoleh program revitalisasi.

“Kita telah melihat bagaimana beberapa SMK yang mendapatkan revitalisasi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Ruang praktik di SMK Negeri 3 Yogyakarta maupun SMK Negeri 8 Bandung, misalnya, kini telah memiliki fasilitas yang setara dengan standar industri sehingga peserta didik dapat belajar dengan pengalaman yang lebih nyata,” ungkapnya.

Subhan menjelaskan bahwa program revitalisasi tahun 2026 tetap menggunakan sistem swakelola yang dilaksanakan oleh sekolah. Namun, berbeda dengan proyek pembangunan konvensional, setiap sekolah diwajibkan mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli konstruksi profesional yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), baik dari bidang arsitektur maupun teknik sipil.

“Karena dilakukan secara swakelola, maka pendampingan tenaga ahli menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya membantu dalam perencanaan teknis, tetapi juga melakukan pengawasan kualitas pekerjaan, memastikan keamanan bangunan, serta mendampingi penyusunan dokumen konstruksi dan administrasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ruang lingkup revitalisasi tidak terbatas pada pembangunan gedung baru. Program tersebut mencakup rehabilitasi dan renovasi bangunan, penataan lingkungan sekolah, penyediaan perabot, peningkatan fasilitas sanitasi, hingga perbaikan sistem air bersih yang menunjang kesehatan warga sekolah.

Lebih lanjut, Subhan menegaskan bahwa revitalisasi prasarana SMK merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan tidak ada lagi sekolah dalam kondisi rusak atau membahayakan proses pembelajaran.

“Pesan yang ingin diwujudkan adalah tidak boleh ada lagi peserta didik yang belajar di lingkungan yang tidak aman. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan membangkitkan motivasi belajar sehingga kualitas kompetensi lulusan dapat meningkat,” katanya.

Sementara itu, Aris Rismatullah memaparkan materi teknis mengenai analisa tingkat kerusakan bangunan sebagai tahapan awal dalam proses revitalisasi. Menurutnya, identifikasi kondisi bangunan secara akurat sangat menentukan kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran.

Aris menjelaskan bahwa penilaian dilakukan menggunakan formulir standar yang telah disiapkan Direktorat SMK, yakni Form A untuk bangunan satu lantai, Form B untuk bangunan dua lantai, dan Form C untuk bangunan tiga lantai. Penilaian mencakup komponen struktur, arsitektur, serta utilitas bangunan.

“Kerusakan bangunan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu rusak ringan dengan tingkat kerusakan di bawah 30 persen, rusak sedang antara 30 sampai 45 persen, dan rusak berat di atas 45 persen,” terangnya.

Namun demikian, Aris menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam proses penilaian. Sebuah bangunan dapat langsung dikategorikan rusak berat apabila ditemukan kerusakan pada struktur utama seperti pondasi, kolom, balok, maupun konstruksi atap yang berpotensi membahayakan pengguna bangunan.

“Apabila terdapat kerusakan pada elemen struktur utama yang berdampak terhadap keselamatan, maka bangunan tersebut dapat dikategorikan rusak berat meskipun persentase kerusakannya secara keseluruhan belum mencapai batas tertentu,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa hasil analisa kerusakan tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen teknis lainnya sehingga intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat SMK juga menegaskan komitmennya untuk melakukan standarisasi fasilitas pendidikan melalui penyediaan panduan teknis pembangunan ruang kelas, laboratorium, bengkel praktik, toilet, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, pemanfaatan aplikasi kontrol juga akan diterapkan guna memantau progres pembangunan dan memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai standar mutu.

Melalui program revitalisasi yang menjangkau ribuan SMK di seluruh Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terluar dan pesisir seperti Pulau Bunaken, pemerintah berharap tercipta pemerataan kualitas sarana pendidikan vokasi. Kehadiran fasilitas yang modern dan representatif diyakini akan meningkatkan semangat belajar peserta didik sekaligus memperkuat kesiapan lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Webinar Perencanaan Revitalisasi Prasarana SMK Tahun 2026 menjadi langkah awal penting dalam menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga ahli konstruksi, asosiasi profesi, dan sekolah, program revitalisasi diharapkan mampu menghadirkan ekosistem pendidikan vokasi yang lebih berkualitas, aman, dan berdaya saing, sejalan dengan cita-cita pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.