SURABAYA-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program SMK 3+1 sebagai langkah strategis memperkuat kesiapan lulusan sekolah menengah kejuruan memasuki dunia kerja profesional, baik di dalam maupun luar negeri. Peluncuran program tersebut dibarengi dengan pelepasan lebih dari 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan lembaga kursus untuk bekerja di sejumlah negara melalui jalur resmi.
Kegiatan yang berlangsung di Islamic Center Surabaya pada Selasa, 30 Mei 2026 itu dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah serta perwakilan dunia pendidikan vokasi. Program tersebut menjadi bagian dari realisasi arahan Presiden untuk memperkuat pendidikan vokasi agar menghasilkan lulusan yang benar-benar siap kerja dan mampu bersaing di tingkat internasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa program SMK 3+1 dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih kuat kepada siswa sebelum memasuki dunia kerja. Dalam skema tersebut, siswa menjalani pendidikan reguler selama tiga tahun di sekolah, kemudian dilanjutkan satu tahun tambahan yang difokuskan pada penyiapan kerja melalui kemitraan dengan perusahaan dan agensi resmi.
“Program SMK 3+1 ini kami hadirkan agar lulusan SMK tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga siap bekerja secara profesional sesuai kebutuhan industri nasional maupun internasional,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pelepasan ribuan lulusan SMK dan lembaga kursus ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi dan legal untuk menjamin keamanan para pekerja. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan lulusan Indonesia memperoleh perlindungan maksimal selama bekerja di negara tujuan.
“Kami melepas lebih dari 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan kursus untuk bekerja di berbagai negara pada sektor-sektor profesional melalui lembaga resmi. Ini menjadi bukti bahwa lulusan vokasi Indonesia mampu bersaing secara global,” katanya.
Sebagai bentuk penguatan kompetensi, Kemendikdasmen juga telah meresmikan program pelatihan bahasa asing di 136 SMK di Indonesia. Pelatihan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan komunikasi, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman budaya, regulasi, sistem hukum, hingga kondisi sosial politik negara tujuan.
Menurut Abdul Mu’ti, penguasaan bahasa dan pemahaman budaya menjadi faktor penting agar lulusan dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja internasional. Karena itu, pemerintah terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak guna memperkuat kualitas pendidikan vokasi.
Selain pembekalan kompetensi, pemerintah juga memberikan pendampingan administrasi bagi para calon pekerja migran. Pendampingan tersebut meliputi pengurusan paspor, visa, serta dokumen keimigrasian lainnya. Bahkan, pemerintah menyiapkan bantuan bagi lulusan yang mengalami kendala finansial dalam proses pengurusan dokumen keberangkatan.
“Kami tidak ingin ada lulusan yang gagal berangkat hanya karena persoalan administrasi atau biaya pengurusan dokumen. Pemerintah hadir mendampingi seluruh prosesnya,” tegas Abdul Mu’ti.
Dalam pelaksanaannya, program penempatan kerja luar negeri tersebut turut diperkuat melalui kerja sama lintas kementerian. Direktur Jenderal terkait, Tatang Muttaqin, disebut telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan kementerian yang menangani perlindungan pekerja migran Indonesia guna memastikan proses penempatan berjalan aman dan sesuai prosedur.
Kolaborasi juga dilakukan antara Direktorat SMK dan Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi global. Pemerintah daerah pun dinilai memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Khofifah Indar Parawansa atas dukungan dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan pendidikan vokasi. Menurutnya, berbagai terobosan yang dilakukan Jawa Timur sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam menciptakan lulusan siap kerja.
“Kami berterima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah menghadirkan berbagai inovasi dan terobosan luar biasa untuk mendukung kesiapan kerja lulusan SMK,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMKN Jateng di Semarang, Ardan Sirodjuddin, yang mengikuti kegiatan secara daring bersama para siswa, menyampaikan apresiasinya terhadap program pemerintah tersebut. Ia menilai program SMK 3+1 membuka peluang besar bagi lulusan SMK untuk memperoleh pengalaman kerja internasional sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
“Ini program bagus yang patut kita dukung bersama. SMKN Jateng di Semarang siap memberangkatkan alumninya untuk bekerja di luar negeri,” kata Ardan Sirodjuddin.
Menurutnya, tantangan dunia kerja saat ini menuntut lulusan SMK memiliki kemampuan adaptasi, penguasaan teknologi, dan keterampilan komunikasi global. Karena itu, sekolah siap memperkuat pembinaan siswa agar mampu memenuhi standar kebutuhan industri internasional.
Ia juga berharap program tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa SMK untuk terus meningkatkan kompetensi dan percaya diri bersaing di dunia kerja global. Dengan dukungan pemerintah, sekolah, dan dunia industri, lulusan vokasi Indonesia diyakini mampu menjadi tenaga profesional yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
Peluncuran program SMK 3+1 sekaligus pelepasan ribuan lulusan ke luar negeri menjadi momentum penting penguatan pendidikan vokasi nasional. Pemerintah berharap sinergi antara sekolah, industri, dan lembaga terkait dapat terus ditingkatkan agar lulusan SMK tidak hanya terserap di dunia kerja domestik, tetapi juga mampu mengisi berbagai peluang kerja profesional di tingkat internasional.

Beri Komentar